Thursday, 7 Zulqaidah 1442 / 17 June 2021

Thursday, 7 Zulqaidah 1442 / 17 June 2021

Bank Dunia Harap Negara G20 Perpanjang Masa Pembayaran Utang

Selasa 06 Apr 2021 09:00 WIB

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Friska Yolandha

Sejumlah pemimpin negara anggota G20 mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual, Kamis (26/3). Bank Dunia berharap sejumlah negara G20 memperpanjang masa pembayaran utang bilateral hingga akhir 2021.

Sejumlah pemimpin negara anggota G20 mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual, Kamis (26/3). Bank Dunia berharap sejumlah negara G20 memperpanjang masa pembayaran utang bilateral hingga akhir 2021.

Foto: AAP / NEWS CORP POOL
Perpanjangan pembekuan pembayaran utang membantu negara memerangi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Bank Dunia berharap sejumlah negara G20 memperpanjang masa pembayaran utang bilateral hingga akhir 2021. Pada Senin (5/4), Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa dia mengharapkan China, Amerika Serikat dan negara-negara Kelompok 20 lainnya untuk memperpanjang pembekuan pembayaran layanan hutang bilateral.

Ia akan menyampaikannya dalam pertemuan pekan ini. Menurut data Bank Dunia, G20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI) telah membantu sejumlah negara dan menunda kewajiban pembayaran sekitar 5,7 miliar dolar AS hingga akhir tahun 2020. Sebesar 7,3 miliar dolar AS utang telah sebelumnya ditangguhkan hingga Juni.

Baca Juga

Memperpanjang pembekuan pembayaran utang hingga akhir tahun membantu negara-negara lain dalam memerangi pandemi Covid-19. Malpass mengatakan langkah tersebut akan mendukung ekonomi negara yang sedang berjuang.

"Anggota G20 mungkin akan menetapkan bahwa perpanjangan seperti itu akan menjadi pilihan yang ditawarkan," katanya dilansir Reuters.

Malpas menyampaikan pembekuan sementara pembayaran akan membantu meringankan utang lain yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Hal tersebut memungkinkan negara-negara termiskin mengurangi beban utang ke tingkat yang lebih moderat.

Sejauh ini, hanya tiga negara yakni Zambia, Ethiopia dan Chad yang telah meminta perlakuan hutang di bawah Common Framework yang disepakati oleh anggota G20 dan Paris Club dari kreditur bilateral resmi. Tetapi disebut ada 35 negara yang dinilai berisiko tinggi dan kesulitan karena utang.

Malpass mengatakan, China merupakan kreditor bilateral resmi terbesar di dunia sejauh ini. China telah menunjukkan komitmen tentang perlunya transparansi yang lebih besar seperti yang terlihat dalam diskusi G20 tentang masalah tersebut pada tahun 2020.

"Kami membuat beberapa kemajuan, tapi saya pikir masih banyak yang harus dilakukan," kata Malpass dalam pertemuan meja bundar di awal pertemuan musim semi.

Malpass mengatakan prioritas utama Bank Dunia adalah mengisi kembali sumber daya Asosiasi Pembangunan Internasional. Lembaga tersebut fokus untuk membantu negara-negara termiskin. Kebutuhannya meningkat akibat pandemi.

Secara terpisah, IMF mengatakan dewan eksekutifnya telah menyetujui hibah tahap ketiga untuk 28 negara anggota termiskin di bawah Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). Bantuan tersebut untuk menutupi semua pembayaran utang yang memenuhi syarat yang jatuh tempo kepada IMF.

Hibah dengan total 238 juta dolar AS akan menutupi pembayaran layanan utang negara-negara tersebut kepada IMF hingga 15 Oktober. Dana yang tadinya dipakai bayar utang dapat dibelanjakan guna memerangi pandemi Covid-19 dan mengurangi dampak ekonominya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA