REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Luar Biasa Federasi Kurash Indonesia (Munaslub Ferkushi) yang digelar di Jakarta, 5-6 April 2021 akan melahirkan Ketua Umum PB Ferkushi periode 2021-2025 pengganti Mayjen TNI (Purn) Abdul Hafil Fuddin. Ada dua calon yang maju dalam Munaslub yang mendapat dukungan 18 dari 20 Pengprov Ferkushi ini.
"Dua figur calon Ketua Umum PB Ferkushi akan diumumkan Tim Penjaringan dan Penyaringan kepada para peserta Munaslub pada Selasa (6/4). Yang pasti, keduanya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dimana harus berasal dari kalangan olahraga beladiri," kata Agus Purwanto, Steering Committee (SC) Munalus Ferkushi di Jakarta, Senin (5/4).
Menurut Agus Purwanto, alasan diadakan Munaslub ini dipicu insiden SEA Games 2019 Filipina. Serta, masih kata dia, kegagalan meraih dua medali emas yang dijanjikan oleh PB Ferkushi saat itu.
Persoalan penting lainnya yang membuat Pengprov sudah tidak sabar, jelas Agus, melihat buruknya kinerja PB Ferkushi dengan pembatalan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2020 dengan alasan pandemi Covid 19 tanpa ada solusi kapan Rakernas itu dilaksanakan.
Bahkan, masih klaim Agus Purwanto, upaya untuk melaksanakan Rakernas secara virtual pun tidak dilakukan. Padahal, kata dia, Rakernas itu sangat penting untuk menentukan arah pembinaan Kurash ke depan apalagi ada SEA Games Hanoi, Vietnam 2021.
"Dengan tidak ada Rakernas, otomatis tidak ada program kerja yang jelas. Sebaliknya, PB Ferkushi malah menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) secara virtual, padahal Rakernas jauh lebih penting," paparnya.
Agus Purwanto yang didampingi Budi Sulistianto (Banten) dan Rusdi Ahwan Ihsan dan Arnold Silalahi dari Jawa Barat, menjelaskan, pelaksanaan Munaslub ini sudah melalui prosedur yang benar.
Pertama, adanya surat mosi tidak percaya dan permintaan resmi kepada Ketua Umum PB Ferkushi, Abdul Hafil Fuddin yang diajukan pada 20 Desember. Namun, masih menurut dia, permintaan itu tidak diindahkan sampai batas waktu yang diinginkan 31 Januari 2021.
Kedua, kata Agus, pelaksanaan Munaslub mendapat dukungan lebih dari 2/3 angota sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ferkushi.
"Munaslub itu sudah bisa digelar jika ada permintaan 2/3 anggota sesuai AD/ART Ferkushi. Ini sudah 18 pengprov Ferkushi yang hadir. Jadi, tidak benar kalau Munaslub harus mendapatkan izin terlebih dulu," klaim dia.
Arnold Silalahi mengatakan, adanya peristiwa penyegelan kantor sekretariat yang berada di Lantai 2 Gedung Badan Pengelola Gelora Bung Karno karena diduga tidak membayar tagihan tunggakan sewa kantor amat perlu disoroti.
Sebelumnya, Ketum PB Ferkushi Mayjen (Purn) Abdul Hafil Fuddin menolak Munaslub yang direncanakan Forum Pengprov Ferkushi, 6 April nanti. "Munaslub Ferkushi yang digelar Forum Pengprov itu tidak ada persetujuan dari PB Ferkushi. Tolong abaikan saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
