Senin 05 Apr 2021 05:40 WIB

Peta Jalan Perdamaian akan Dilaksanakan dalam Tiga Tahap

Peta jalan perdamaian diharapakan mendorong kesepakatan Afghanistan dengan Taliban

Rep: Lintar Satria/ Red: Gita Amanda
Dalam foto 12 September 2020 ini, delegasi Taliban datang untuk menghadiri sesi pembukaan pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Doha, Qatar. Pada 31 Januari 2021, Rasul Talib, anggota tim negosiasi perdamaian pemerintah Afghanistan memperingatkan Taliban bahwa jika mereka tidak segera melanjutkan pembicaraan damai di Qatar, pemerintah dapat memanggil kembali tim tersebut sebelum kesepakatan tercapai. Talib mengatakan dalam konferensi pers bahwa tim sedang menunggu kembalinya kepemimpinan Taliban ke Doha, Qatar, tempat putaran kedua pembicaraan damai dimulai bulan ini tetapi hanya mengalami sedikit kemajuan.
Foto: AP/Hussein Sayed
Dalam foto 12 September 2020 ini, delegasi Taliban datang untuk menghadiri sesi pembukaan pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Doha, Qatar. Pada 31 Januari 2021, Rasul Talib, anggota tim negosiasi perdamaian pemerintah Afghanistan memperingatkan Taliban bahwa jika mereka tidak segera melanjutkan pembicaraan damai di Qatar, pemerintah dapat memanggil kembali tim tersebut sebelum kesepakatan tercapai. Talib mengatakan dalam konferensi pers bahwa tim sedang menunggu kembalinya kepemimpinan Taliban ke Doha, Qatar, tempat putaran kedua pembicaraan damai dimulai bulan ini tetapi hanya mengalami sedikit kemajuan.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, akan melaksanakan peta jalan perdamaian dalam tiga tahap. Pemerintah Afghanistan berharap peta jalan yang akan diusulkan dalam pertemuan di Turki itu dapat mendorong kesepakatan dengan Taliban dan gencatan senjata sebelum pemilihan umum.

Washington mendorong pertemuan yang melibatkan PBB itu digelar bulan ini. Agar kesepakatan damai antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban dapat selesai sebelum 1 Mei. Tenggat waktu semua pasukan asing keluar dari Afghanistan.

Baca Juga

Berdasarkan dokumen yang dilihat kantor berita Reuters, Ahad (4/4) peta jalan itu menjadi usulan tandingan rencana Washington yang ditolak pemerintah Afghanistan. AS berharap pemerintah baru sementara segera membentuk sistem hukum yang melibatkan perwakilan dari Taliban.

Dokumen tersebut menunjukkan tahap pertama proposal 'Meraih Tahap Akhir' Ghani itu antara lain mencapai kesepakatan politik dan gencatan senjata yang dipantau masyarakat internasional. Tahap kedua menggelar pemilihan umum dan mendirikan 'pemerintahan yang damai' serta menerapkan peraturan menuju sistem politik yang baru.

Tahap ketiga membangun 'kerangka konstitusional, mengintegrasikan ulang pengungsi dan membangun' Afghanistan untuk maju ke depan. Pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan Ghani sudah membagikan peta jalan itu dengan pemerintah asing.

Jadwal pertemuan di Turki belum diputuskan tapi sejumlah sumber mengatakan mungkin akan digelar dua pekan ke depan. Pemerintah Afghanistan dan sejumlah politisi mengatakan mereka harus menyepakati agenda pertemuan dengan Taliba sebelum pertemuan digelar.

Dalam pernyataannya bulan lalu Taliban mengancam akan kembali bertempur bila pasukan asing tidak mundur dari Afghanistan pada 1 Mei sesuai dengan tenggat yang disepakati pemerintah mantan Presiden Donald Trump tahun lalu. Bulan ini Presiden Joe Biden akan 'sulit' untuk menarik pasukan AS pada 1 Mei.

Ia mengatakan masalah 'hanya beberapa alasan taktis' tapi ia tidak yakin pasukan AS tetap berada di Afghanistan pada tahun depan. Pemerintah senior AS mengatakan Taliban bersedia memperpanjang tenggat waktu dan tidak akan menyerang pasukan asing tapi sebagai balasannya pemerintah Afghanistan membebaskan ribuan tahanan Taliban.

Juru bicara Taliban di Qatar Mohammad Naeem mengatakan tidak ada penawaran semacam itu dari kelompoknya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement