Ahad 04 Apr 2021 17:03 WIB

KPAD: Baru 30 Persen Guru Bekasi yang Sudah Divaksin

KPAD menyebut baru 30 persen guru dan staf sekolah divaksin meski PTM sudah berjalan

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Guru menyampaikan materi pelajaran saat pembelajaran tatap muka di SMPN 2 Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/3/2021). Dinas pendidikan Bekasi mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona hijau untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan jumlah siswa masuk 50 persen.
Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Guru menyampaikan materi pelajaran saat pembelajaran tatap muka di SMPN 2 Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/3/2021). Dinas pendidikan Bekasi mengizinkan sekolah yang berada di wilayah zona hijau untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan jumlah siswa masuk 50 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemberlakuan Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Satuan Pendidikan (SP) di Kota Bekasi telah berjalan selama dua pekan terakhir.

Hasil monitoring Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi masih menyisakan catatan penting. Di antaranya soal belum meratanya vaksinasi yang didapat oleh tenaga dan staf pendidik.

"Hasil monitoring juga masih sedikit menyisakan catatan yaitu soal belum meratanya vaksinasi yang didapat oleh tenaga dan staf pendidik, selain juga vaksinasi untuk anak-anak yang masih menunggu dari pemerintah pusat," ucap Ketua KPAD Kota Bekasi, Aris Setiawan saat dihubungi Republika, Ahad (4/4).

Aris menuturkan, dari hasil monitoring sementara, baru sekitar 30 persen tenaga dan staf pendidik di setiap sekolah yang mendapatkan vaksinasi. Kendati begitu, kata Aris, ada beberapa sekolah yang inovatif dan berinisiatif dengan mengadakan kerja sama dengan RS Swasta untuk vaksinasi terhadap tenaga dan staf pendidik di sekolahnya.

"Di lain sekolah para tenaga pendidik dan staf secara mandiri mendaftar melalui RT/RW sesuai domisili," ungkapnya.

Adapun, sebanyak 110 sekolah yang terdiri dari 88 SD dan 22 SMP negeri sudah mulai menjalankan sekolah tatap muka sejak 22 Maret 2021.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Sayekti Rubiah, menerangkan, berdasarkan surat permohonan yang disampaikan serta pengecekan yang sudah dilakukan maka sekolah dinyatakan siap untuk menyelenggarakan kegiatan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan (ATHB-SP). 

"Berdasarkan surat permohonan yang disampaikan dan pengecekan terhadap daftar periksa satuan pendidikan, maka terdapat sejumlah 88 SD Negeri dan Swasta dan 22 SMP Negeri yang dinyatakan siap dan dapat menyelenggarakan ATHB-SP mulai Tanggal 22 Maret 2021," kata Sajekti, dalam keterangan resmi.

Tak ada pemaksaan dalam kegiatan ATHB-SP ini. ATHB-SP adalah kegiatan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Di mana, kata dia, satuan pendidikan dimaksud sudah mampu mengadaptasikan dirinya dalam menyiapkan tatanan atau sistem penyelenggaraan PTM yang menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi belum menerima laporan adanya kasus positif Covid-19 pasca dimulainya Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Satuan Pendidikan (SP) selama satu pekan terakhir.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, mengatakan, pengelolaan teknis menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Namun, hingga saat ini belum ada laporan mengenai adanya kasus baru di sekolah.

“Pengelolaannya diserahkan mandiri ke sekolah, nah jadi laporan dari mereka sampai saat ini belum ada,” kata Krisman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement