Ahad 04 Apr 2021 10:30 WIB

Militer Yordania Peringatkan Pangeran Hamzah

Pangeran Hamzah mengatakan dia sedang dalam tahanan rumah dalam sebuah rekaman video.

Pangeran Hamzah bin Hussein
Foto: tangkapan layar bbc
Pangeran Hamzah bin Hussein

REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Militer Yordania mengatakan kepada saudara tiri Raja Abdullah, Pangeran Hamzah bin Hussein untuk menghentikan tindakan yang menyasar "keamanan dan stabilitas". Peringatan, yang diterbitkan kantor berita negara, itu bagian dari penyelidikan keamanan yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Selain pangeran, seorang mantan menteri, anggota junior keluarga kerajaan, dan orang lain yang tidak disebutkan namanya juga dikabarkan ditahan.

Pangeran Hamzah, saudara tiri Raja Abdullah, mengatakan dalam sebuah rekaman video bahwa dia sedang dalam tahanan rumah dan telah diberitahu untuk tinggal di rumah dan tidak menghubungi siapa pun. Berbicara dalam bahasa Inggris dalam video tersebut, yang disampaikan oleh pengacaranya kepada BBC, dia mengatakan bahwa dia bukan bagian dari konspirasi asing dan mengecam sistem yang berkuasa sebagai korup.

"Kesejahteraan (Yordania) ditempatkan di urutan kedua oleh sistem pemerintahan yang telah memutuskan bahwa kepentingan pribadi, kepentingan keuangan, bahwa korupsi lebih penting daripada kehidupan dan martabat serta masa depan sepuluh juta orang yang tinggal di sini," katanya.

Sebelumnya, panglima militer Yusef Huneity membantah laporan bahwa pangeran telah ditangkap tetapi mengatakan dia diberitahu untuk "menghentikan kegiatan yang dieksploitasi untuk menargetkan keamanan dan stabilitas Yordania". Dua orang yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pasukan keamanan telah tiba di istana kecilnya dan memulai penyelidikan.

Raja Abdullah memberhentikan Pangeran Hamzah sebagai pewaris takhta pada 2004 dalam sebuah langkah yang mengonsolidasikan kekuasaannya. The Washington Post mengatakan pihak berwenang Yordania menahan mantan putra mahkota itu dan menangkap hampir 20 orang lainnya setelah apa yang oleh para pejabat disebut sebagai "ancaman bagi stabilitas negara".

Seorang mantan pejabat AS yang mengetahui kejadian-kejadian di Yordania mengatakan bahwa plot tersebut, yang dia gambarkan sebagai hal yang kredibel dan berbasis luas tetapi tidak akan terjadi, tidak melibatkan "kudeta fisik". Sebaliknya, katanya, mereka yang terlibat berencana untuk mendorong protes yang akan tampak sebagai "pemberontakan populer dengan massa di jalan" dengan dukungan kesukuan. Jordan menurutnya akan menyelidiki apakah ada pihak asing dalam plot tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement