REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tidak semua peserta yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) terserap di dunia kerja. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, peserta pelatihan di BLK biasanya memperoleh sertifikasi. Namun, hasil ini ternyata tidak selalu berdampak positif untuk para peserta. "Ini salah satu kendala dari BLK," ucap Ipuk.
Melihat situasi ini, Ipuk pun akan menerapkan kebijakan untuk para investor yang masuk ke daerahnya. Mereka harus menetapkan 50 persen tenaga kerjanya dari warga Banyuwangi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja Banyuwangi.
Ipuk memastikan penerapan kebijakan tersebut tidak sembarang. Investor juga memiliki hak menentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. "Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi warga," ungkap dia.
Sebagai bagian dari program UMKM Kelas, Banyuwangi mempunyai program inkubasi pengusaha baru. Pemkab Banyuwangi kini menyiapkan program inkubasi penciptaan pengusaha muda baru. Hal ini merupakan bagian dari skema pemulihan ekonomi di Banyuwangi.
Menurut Ipuk, program inkubasi pengembangan bisnis akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga akan menyiapkan para pendamping yang berpengalaman guna menghasilkan pengusaha baru. Peserta pelatihan dari BLK bisa masuk dalam program tersebut.
"Nantinya akan dididik menyiapkan perencanaan, manajemen, hingga eksekusi bisnisnya," jelas Ipuk dalam pesan resmi yang dirilis Pemkab Banyuwangi, Sabtu (3/4).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah meminta Banyuwangi bisa memaksimalkan peran BLK untuk disinergikan dengan program UMKM Naik Kelas. Sebab, UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi. Oleh sebab itu, dia mendorong Banyuwangi memanfaatkan BLK untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM.
Menurut Ida, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar pada dunia kerja. Oleh karena itu, dia meminta seluruh stakeholder bisa saling bersinergi. BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM.
Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan bisa dilaksanakan di BLK. Kemudian pengelola BLK dapat bersinergi dengan pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan industri. "Untuk membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja," kata Ida.
Hal yang tak kalah penting, konsep BLK juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pelatihan-pelatihan yang digelar harus disesuikan dengan kebutuhan dunia usaha. Harus menjadi pusat pelatihan keterampilan nonteknis (soft skill) berdaya saing berstandar nasional dan internasional.
Selain itu, sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan juga harus diganti dengan menyesuaikan kebutuhan. "Selain itu yang penting lagi adalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja," ucap Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
