REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov)DKI Jakarta berencana memperbaiki seluruh stasiun kereta api di wilayah Ibu Kota dan peningkatan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di setiap stasiun. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berkaitan dengan pengelolaan stasiun kereta api di Ibu Kota yang sudah diserahkan ke DKI Jakarta.
"Pak Gubernur (Anies) sudah memerintahkan untuk peningkatan pembuatan JPO kemudian juga stasiun yang ada di Jakarta semua kita akan perbaiki," kata Rizadi hadapan peserta Konwil PWNU DKI Jakarta, Jumat.
Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan sinergi terkait dengan perbaikan dan renovasi tersebut. Bahkan, setelah direnovasi, DKI juga akan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk merevitalisasi dengan sistem integrasi.
"Bahkan dengan Gojek, semua kita kerja sama di stasiun yang ada di Jakarta," kata Riza.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bahwa pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan pengelolaan stasiun kereta yang ada di wilayah Jakarta ke Pemprov DKI. Anies mengatakan, kewenangan tersebut berhasil diperoleh DKI Jakarta karena Presiden Joko Widodo dinilai mengerti persoalan Jakarta lantaran pernah menjabat sebagai Gubernur DKI.
"Kita matur (sampaikan) Pak Presiden (Jokowi). 'Pak Presiden kalau kita mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan sulit minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI'. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI," kata Anies, Kamis (1/3).
Anies mengatakan, permintaan Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat terkait pengelolaan stasiun tidak berbelit-belit. Saat meminta ke Presiden Jokowi, Anies mengatakan, dampak kemacetan yang terjadi lantaran pengelolaan stasiun tidak sesuai dengan rencana penanganan kemacetan yang dilakukan DKI Jakarta.
"Jadi begitu (Jokowi) dengar langsung, 'Iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun'," kata Anies menirukan Presiden Jokowi.
Karena itu, mulai saat ini pengelolaan stasiun diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Meskipun pengelolaan stasiun berada di bawah Pemprov DKI, Anies mengatakan pengelolaan untuk kereta api tetap dipegang oleh pemerintah pusat melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Kini, dengan pengelolaan di bawah Pemprov DKI, stasiun-stasiun kereta bisa diintegrasikan dengan bus dan sarana transportasi lainnya yang dikelola oleh Pemprov DKI. "Ketika turun dari kereta bisa langsung nyambung dengan bus," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
