REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan lampu hijau kepada sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara terbatas. Ditargetkan, seluruh sekolah sudah dapat melaksanakan PTM pada tahun ajaran baru atau Juli 2021.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Budiaman Sanusi mengapresiasi kebijakan dari pemerintah pusat. Hanya saja, masih tingginya kasus Covid-19 di Kota Tasikmalaya membuat pihaknya belum berani memberi izin sekolah menggelar PTM.
"Itu kan selambat-lambatnya Juli. Sekarang pun kalau memang mendukung, bisa saja kita menggelar tatap muka, tapi memang kondisi Kota Tasikmalaya masih tinggi penyebaran Covid-19," kata dia saat dihubungi Republika, Jumat (2/4).
Ia menambahkan, dalam beberapa waktu ke belakang terdapat guru di sejumlah sekolah yang terkonfirmasi positif Covid-19. Padahal, di sekolah itu belum dilakukan PTM. Karenanya, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya masih belum memberi izin sekolah menggelar PTM.
Budiaman mengatakan, pihaknya akan terus melakukan persiapan agar sekolah dapat melakukan PTM. Rencananya pada Senin (5/4), ia akan menggelar rapat dengan kepala bidang dan kepala sekolah terkait kesiapan sekolah.
Ia menyebutkan, secara umum belum seluruh sekolah di Kota Tasikmalaya siap menggelar PTM jika dilihat darj kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes). "Kalau tingkat SMP negeri saya kira 90 persen yang siap, untuk SD negeri kira-kira 60-70 persen. Kita akan secara bertahap menguji lagi ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan, Juli bisa siap semua," ujar dia.
Meski begitu, jika hingga Juli masih ada sekolah yang belum siap menggelar PTM, pihaknya tak akan memaksakan. Sebab, keselamatan para peserta didik tetap menjadi yang utama dalam proses pembelajaran.
"Jadi yang masih kurang siap, bisa dievaluasi," kata dia.
Budiaman juga berharap, penyebaran Covid-19 di Kota Tasikmalaya sudah mulai mereda pada Juli mendatang. Dengan begitu, sekolah dapat kembali menggelar PTM.
Namun, ia mengingatkan, PTM pada Juli mendatang tak bisa disamakan dengan sebelum ada pandemi Covid-19. Proses PTM harus dilakukan dengan menerapkan prokes secara ketat.
"Juga tidak semua sekolah. Hanya sekolah yang siap dengan sarpras yang kita izinkan," ujar dia.
Budiaman menambahkan, sebagai langkah pesiapan PTM, pihaknya juga fokus melakukan vaksinasi kepada guru. Namun, lantaran ketersediaan vaksin masih terbatas, belum semua guru menjalani vaksinasi.
Menurut dia, hingga saat ini baru sekira 20 persen dari total keseluruhan guru di Kota Tasikmalaya yang sudah menjalani vaksinasi. "Namun, nanti Juli kita harapkan bisa semua guru divaksin," ujar dia.
Meski nantinya guru sudah menjalani vaksinasi, bukan berarti penerapan prokes menjadi kendur. Penerapan prokes harus tetap menjadi yang utama. Apalagi, yang bisa divaksinasi hanya guru, sementara siswa tidak karena usianya belum mencukupi.
"Kita juga kalau tatap muka, akan melibatkan orang tua dalam pengawasan. Intinya semua harus disiplin terhadap diri sendiri," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya telah diintruksikan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait rencana PTM. Pemkot Tasikmalaya mengaku akan terus mengikuti arahan dari pemerintah provinsi dan pusat.
"Kita terus akan mempersiapkan. Pemerintah (pusat) pasti akan memperhitungkan secara detail, sehingga daerah dapat mengaplikasikannya bisa lebih mudah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
