REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan AS akan memberikan pengarahan pada Korea Selatan (Korsel) dan Jepang mengenai kebijakan pemerintah Presiden Joe Biden terhadap Korea Utara (Korut). Mereka juga akan membahas kelangkaan chip semikonduktor.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan akan bertemu dengan Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Jepang Shigeru Kitamura dan Direktur Keamanan Nasional Korsel Suh Hoon. Pertemuan tersebut akan dilakukan di Akademi Angkatan Laut AS, di Annapolis, Maryland.
Pertemuan pertama pejabat tinggi tiga negara sejak Biden menjabat pada 20 Januari lalu ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan usai Korut menggelar uji coba rudal pekan lalu. Biden sudah mengatakan AS tetap terbuka untuk menggelar dialog diplomasi dengan Korut.
Namun memperingatkan AS akan merespons jika Korut memanaskan ketegangan. Pejabat pemerintah AS itu mengatakan pertemuan di Annapolis akan membahas peluncuran rudal Korut, penyebaran virus Corona di negara itu dan diplomasi Korut dengan China baru-baru ini.
"Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kami memiliki pemahaman bersama yang mendalam mengenai situasi yang terjadi di Semenanjung, di Korut," kata pejabat tersebut pada wartawan, Jumat (2/4).
Ia mencatat sejumlah laporan yang mengindikasikan pandemi virus Corona mendorong Korut menutup seluruh perbatasannya. Gedung Putih yang mengungkapkan sedikit kebijakan Biden mengenai Korut. Belum diketahui apakah mereka menawarkan konsesi untuk membawa Pyongyang ke meja perundingan.
Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan denuklirisasi Semenanjung Korea masih menjadi pusat kebijakan Washington ke Pyongyang. Ia menambahkan setiap pendekatan ke Korut harus 'beriringan' dengan Jepang dan Korsel.
Mantan Presiden Donald Trump menggelar tiga pertemuan dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un. Tapi pertemuan itu tidak menghasilkan terobosan selain menahan uji coba rudal antar benua dan nuklir. Biden berusaha berdialog dengan Korut tapi tawaran itu ditolak.
Pyongyang yang sudah lama ingin sanksi-sanksi internasional dicabut mengatakan langkah pertama pemerintah Biden salah. Menurut mereka Washington memiliki sikap memusuhi yang mendalam terhadap Korut.
Seorang pejabat pemerintah AS mengatakan peninjauan kebijakan terhadap Korut sudah berada di tahap akhir. "Saat kami siap melangkah maju, kini kami sudah siap untuk menggelar konsultasi akhir dengan Jepang dan Korea Selatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
