REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara mempertanyakan langkah pencegahan terorisme yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini. Menurutnya BNPT perlu menggencarkan sosialisasi penanggulangan terorisme ke sekolah-sekolah.
"Kalau BNPT (berhasil) pencegahan terorisme mungkin tindakan nyata di lapangan itu nggak akan dimulai Densus 88," kata Dipo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4).
Selain itu, Dipo menilai BNPT perlu juga gencar sosialisasi antiterorisme ke daerah-daerah. Alasannya, kemiskinan bisa membuat orang bertindak nekat mengambil jalan pintas untuk mengikuti paham radikal.
"Itu yang menurut saya jalan yang harus didiskusikan bersama bagamana pencegahan dini termasuk sosialisasi tentang paham radikal, ajaran-ajaran karena saya yakin semua ajaran dan agama sangat tidak setuju untuk paham seperti yang dilakukan terorisme yang ngebom-ngebom itu," ujarnya.
Dalam rapat dengan BNPT beberapa waktu lalu, Dipo mengatakan, Komisi III juga mendesak agar BNPT lebih mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penanggulangan terorisme. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengantisipasi secara terus menerus dengan melandasi prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian sebagai upaya mencegah paham radikalisme.
"Kita juga mendukung kepala BNPT agar pola koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga, universitas, lembaga riset, organisasi keagamaan, serta yang penting harus turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikalisme terorisme itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
