IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengecam keras langkah China mengurangi partisipasi dan perwakilan politik di Hong Kong. Departemen Luar Negeri AS sangat prihatin dengan penundaan kedua kalinya pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong.
"Kami sangat prihatin dengan perubahan pada sistem pemilihan Hong Kong ini, yang bertentangan dengan keinginan rakyat di Hong Kong dan menyangkal suara warga Hong Kong dalam pemerintahan (otonomi) mereka sendiri," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam pernyataan melalui surat elektronik, saat ditanya tentang perubahan pemilu Hong Kong yang ditetapkan pada Selasa (30/3).
Perombakan besar-besaran sistem pemilu Hong Kong akan secara drastis mengekang para perwakilan yang demokratis. Pihak berwenang berusaha memastikan para perwakilan yang "patriot" menguasai badan legislatif.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya China mengonsolidasikan cengkeramannya yang semakin otoriter di Hong Kong menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional pada Juni tahun lalu. UU itu oleh para kritikus dianggap sebagai alat menghancurkan perbedaan pendapat.
Inggris mengatakan perubahan pemilu Hong Kong itu melanggar Deklarasi Bersama 1984 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Otonomi Hong Kong dijamin di bawah perjanjian "satu negara, dua sistem".
Juru bicara Deplu AS, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan China harus menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi Bersama itu. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan perubahan itu akan diserahkan ke Dewan Legislatif Hong Kong pada pertengahan April.
Dia memperkirakan perubahan itu akan disahkan pada akhir Mei. Lam menyebutkan baha pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong, yang sudah ditunda sekali hingga September dengan pemerintah menjadikan pandemi virus corona sebagai alasan, akan diadakan pada Desember tahun ini.
"Kami sangat prihatin dengan penundaan pemilihan Dewan Legislatif pada September untuk kedua kalinya," kata juru bicara AS.
AS telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat China atas tindakan keras terhadap kegiatan demokrasi di Hong Kong dan mengumumkan pengakhiran perlakuan ekonomi khusus yang telah lama dinikmati Hong Kong di bawah hukum AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
