REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan KKP memiliki tiga program terobosan yang bermuara pada keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional. Sjarief menyebut tiga program tersebut merupakan upaya KKP mengimplementasikan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau ekonomi laut berkelanjutan.
Ketiganya, yakni peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap, perikanan budidaya untuk kesejahteraan, dan pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. "Fokus HLP tidak mungkin bisa dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama multisektoral bersama seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat," ujar Slamet dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (31/3).
Slamet mencontohkan ocean financing yang membutuhkan upaya bersama untuk koordinasi penanaman modal dan investasi biru berkelanjutan sektor laut. Kesehatan laut membutuhkan upaya bersama kementerian dan lembaga terkait lingkungan hidup beserta Pemda dan kelompok masyarakat. Distribusi pemanfaatan kekayaan laut yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia (Ocean Equity) membutuhkan peran aktif dunia usaha. Sementara itu penyadaran akan kecintaan terhadap laut sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi dunia pendidikan dan kelompok masyarakat.
Dalam upaya sinkronisasi fokus dari HLP SOE dan tiga program terobosan KKP, lanjut Sjarief, terdapat beberapa tantangan utama, di antaranya perlunya dukungan internasional dalam menjadikan aktivitas perdagangan plasma nutfah, salah satunya Benih Bening Lobster (BBL) dikategorikan sebagai tindakan IUU Fishing; penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda sebagai lokasi bebas tangkapan (no take zone) atau green environment; perlu kesetaraan dalam menentukan tarif masuk produk perikanan ke negara-negara lain agar pasokan pangan terutama yang dari laut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Perkenankan saya mengingatkan kita semua tiga prinsip pengelolaan laut yaitu laut untuk manusia, laut untuk ekonomi dan laut untuk alam. Pengelolaan laut harus memberikan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya untuk kita dan masa depan anak cucu kita," kata Slamet menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
