REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Operator restoran di Ibu Kota Tokyo, Jepang menggugat pemerintah atas izin jam kerja yang lebih pendek. Pihaknya mengecam ada tindakan ‘munafik’ dari pejabat kesehatan yang disebut olehnya telah ‘mencemooh’ protokol kesehatan selama pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).
Kozo Hasegawa merupakan operator dari 43 restoran di Tokyo sekaligus presiden perusahaan Global-Dining Inc. Ia mengatakan bahwa terdapat laporan para pejabat kota tersebut serta birokrat lainnya bepergian pada malam hari. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Mereka tidak berpikir bahwa sangat berbahaya untuk pergi keluar dan minum. Itu adalah kemunafikan,” ujar Hasegawa, dilansir Asia One, Selasa (30/3).
Gugatan dari Hasegawa menunjukkan protes terhadap aturan-aturan yang diberlakukan Pemerintah Jepang untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Berdasarkan data, penjualan ritel di Negeri Matahari Terbit itu telah mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut.
Banyak bisnis restoran di Tokyo yang sangat terdampak atas aturan pembatasan selama pandemi COVID-19. Meski status keadaan darurat telah dicabut pada awal bulan ini, pengenaan sanksi denda terhadap rumah makan yang tidak tutup pukul 21.00 tetap berlaku.
Hasegawa mengatakan pembatasan bisnis tidak ilmiah dan tidak adil. Tim hukum perusahaannya telah mengumpulkan dana sebesar lebih dari 17 juta yen untuk memproses gugatan yang meminta pemerintah untuk mengganti kerugian atas aturan tersebut.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Jepang Norihisa Tamura meminta maaf setelah media melaporkan bahwa 23 pegawai kementerian telah mengadakan pesta larut malam di sebuah pub di distrik Ginza, Tokyo. Kasus COVID-19 di negara Asia Timur itu telah mengalami penurunan secara keseluruhan. Namun, angka harian kasus tetap tinggi dalam beberapa hari terakhir, yang membuat kekhawatiran terhadap gelombang keempat wabah terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
