Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Karantina Pemudik, DIY Masih Tunggu Regulasi dari Pusat

Rabu 31 Mar 2021 07:59 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan / Red: Nashih Nashrullah

Regulasi karantina nantinya akan diteruskan hingga wilayah RT di DIY. Pagar pembatas masih terpasang di beberapa titik Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Senin(18/1).

Regulasi karantina nantinya akan diteruskan hingga wilayah RT di DIY. Pagar pembatas masih terpasang di beberapa titik Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Senin(18/1).

Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Regulasi karantina nantinya akan diteruskan hingga wilayah RT di DIY

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum memastikan apakah akan mengkarantina pemudik atau tidak. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi terkait mudaik dari pemerintah pusat.

Baca Juga

"Terkait dengan kebijakan kita di bulan puasa dan di mudik, tentu kita akan menunggu dulu regulasi dari pemerintah pusat," kata Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (30/3).

DIY sendiri sebelumnya sudah menerapkan kebijakan karantina bagi pemudik di Ramadhan 2020 lalu. Karantina diwajibkan bagi pemudik yang masuk ke DIY selama 14 hari.

Menurut Aji, pihaknya tetap akan membuat regulasi terkait hal tersebut jika nantinya tidak ada regulasi dari pusat. Regulasi yang dimaksud, katanya, dimungkinkan untuk adanya pembatasan-pembatasan terkait dengan tradisi mudik.  

"Jadi kita ingin menjaga supaya kasus konfirmasi yang sudah mulai menurun ini tetap kita terus turun. Jangan sampai kita lengah, baik itu masyarakatnya sendiri maupun kita ini tidak boleh lengah," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Masih Susun Aturan Teknis Larangan Mudik

Begitu pun dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang tentunya juga diatur untuk lebih diperketat hingga tingkat RT/RW.  Hal tersebut dilakukan agar kasus terkonfirmasi positif di DIY tidak melonjak naik seperti usai libur Natal dan Tahun Baru lalu.

"Kalau nanti sudah ada regulasinya, akan kita teruskan ke tingkat daerah di kabupaten/kota (agar segera ditindaklanjuti)," jelas Aji.    

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA