Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Pemerintah Siapkan Langkah Cegah Masyarakat Nekat Mudik

Rabu 31 Mar 2021 07:52 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (30/3)

Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (30/3)

Foto: Humas Pemprov Kalteng.
Wapres meminta masyarakat tidak terlalu euforia karena kasus Covid-19 turun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan upaya untuk mencegah masyarakat yang tetap nekat mudik lebaran tahun ini. Sebab, meski kebijakan larangan mudik sudah diputuskan pemerintah, yakni pada 6-17 Mei, ada kemungkinan masyarakat tetap nekat pergi pada waktu tersebut.

"Sekarang sedang disusun apa nanti hal-hal yang (dilakukan) kalau terjadi kebocoran-kebocoran (tetap mudik)," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Selasa (30/3).

Baca Juga

Selain iu, Wapres mengatakan, Pemerintah mengantisipasi jika masyarakat mengakali kebijakan larangan mudik dengan bepergian sebelum 6 Mei.  Sebab, kebijakan larangan mudik berlaku sejak 6-17 Mei.

"Memang larangannya itu kan dari tanggal (6-17 Mei) tapi kita mempersiapkan sebelum itu, mereka yang mendahului sebelum tanggal itu sudah disiapkan penangkalan-penangkalannya," kata Ma'ruf.

Wapres juga mengungkap kebijakan larangan mudik tahun ini diumumkan lebih awal sebelum bulan Ramadhan. Wapres menyebut, pemerintah tidak ingin pengumuman larangan mudik terlambat seperti lebaran tahun lalu, yang membuat sejumlah masyarakat tetap mudik.

Baca juga : Doni Monardo: Meski Dilarang, 11 Persen Warga Nekat Mudik

"Pengalaman tahun yang lalu, walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangannya, maka yang mudik itu besar," kata Ma'ruf.

Hal itu berdampak peningkatkan kasus Covid-19 pascalebaran hampir 90 persen. Karena itu, Pemerintah menilai perlunya kebijakan larangan mudik sejak jauh-jauh hari untuk mencegah masyarakat mudik lebaran tahun ini.

Sebab, jika tidak, kasus Covid-9 yang saat ini sudah bisa dikendalikan bisa meningkat jika mudik lebaran dibolehkan. "Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia, (kasus Covid-19) ini sudah turun, kalau tidak bisa naik seperti di negara-negara lain, dan khusus untuk lebaran ini potensinya sangat besar sekali, melihat tahun lalu, jadi itu dilarang. tahun lalu itu telat. karena itu kita sekarang lebih awal," ujar Ma'ruf.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengamini pernyataan Wapres soal larangan mudik lebaran tahun ini. Menurutnya, pengalaman selama pandemi Covid-19, adanya mobilitas masyarakat selama liburan meningkatkan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Pengalaman kita setahun terakhir setiap liburan panjang pasti diikuti kasus harian meningkat, kasus aktif tinggi, keterisian RS yang juga semakin tinggi, termasuk angka kematian atau gugurnya  para dokter dan tenaga kesehatan," kata Doni.

Sebab, data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan, jika kebijakan larangan mudik tidak dikeluarkan, akan ada 33 persen masyarakat yang akan mudik. Namun, dengan adanya kebijakan larangan mudik sekalipun, diperkirakan masih ada 11 persen masyarakat yang tetap nekat mudik.

Baca juga : Line Up MU Jika Ada Haaland, Dembele, Verene, dan Rice

"Karena itu, tugas kita bersama termasuk teman teman media untuk mengingatkan bahaya mudik. kita sudah lihat, (larangan bepergian) dua kali libur panjang terakhir ini yaitu libur Imlek dan juga Isra miraj tidak terjadi kenaikan kasus-kasus tinggi," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA