REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mematuhi aturan Kemenpan RB dengan melarang ASN di daerahnya melakukan mudik lebaran. ''Aturannya kan sudah jelas, ya ASN di Purbalingga juga harus mematuhi aturan itu,'' kata Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, Selasa (30/2).
Dia menyebutkan, sesuai kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB, ASN dilarang mudik pada libur lebaran 2021 ini. Dengan demikian, ketentuan ini berlaku bagi seluruh ASN di Indonesia.
''Termasuk ASN di Purbalingga. Kalau tetap nekad mudik, maka akan ada sanksi bagi bagi mereka,'' katanya.
Menurutnya, para ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Ketika pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran, maka ASN harus memberi contoh untuk mematuhi ketentuan tersebut.
''Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah, tentu ada dasarnya. Terutama untuk menekan pandemi Covid 29, yang hingga saat ini masih belum usai. Jangan sampai kasus Covid kembali mengalami lonjakan, karena banyak warga yang mudik lebaran,'' jelasnya.
Mengenai kemungkinan adanya masyarakat umum tetap mudik, Bupati mengaku Pemkab Purbalingga tidak mungkin memantau keseluruhan warganya agar tidak mudik. ''Kalau masyarakat umum yang tetap mudik, tolong tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes). Jangan sampai selesai mudik, justru terpapar Covid 19,'' katanya.
Soal kemungkinan adanya warga dari luar daerah yang mudik ke Purbalingga, Bupati mengaku akan meminta pemerintah desa untuk memantau warga dari luar kota yang mudik ke desanya. Dia menyatakan, pemudik yang masuk wilayah Purbalingga harus memiliki surat keterangan pemeriksaan antigen dengan hasil negatif.
''Nanti pemerintah desa yang akan mengecek hal ini. Kalau belum memiliki surat keterangan hasil antigen, kita minta untuk cek antigen dengan biaya sendiri. Kalau hasilnya positif, harus isolasi,'' jelasnya.
Meski demikian, Bupati mengaku belum bisa memastikan apakah akan mengaktifkan kembali tempat karantina atau tidak. ''Kita lihat perkembangannya dulu. Kalau memang dibutuhkan, maka akan kita aktifkan lagi,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
