REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) Partai Demokrat, Andi Arief menilai bahwa saat ini ada upaya dari kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kantor DPP partai. Andi Arief meminta agar para kader tetap waspada jelang batas waktu diterima atau tidaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"KLB Moeldoko akan main gila, tahu bahwa putusan Depkumham sulit mensahkan mereka. Kini mereka akan berupaya merebut paksa Kantor DPP Demokrat jalan Proklamasi," ujar Andi saat dikonfirmasi, Selasa (30/3).
Dihubungi terpisah, juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan tak akan merebut paksa Kantor DPP Partai Demokrat seperti yang ditudingkan oleh Andi. Ia menegaskan, pihaknya mengikuti undang-undang yang berlaku saat ini.
"DPP Partai Demokrat (kubu Moeldoko) akan mengikuti perintah undang-undang dan amanat kongres," ujar Rahmad.
Saat ini, pihaknya masih menunggu keluarnya surat keputusan (SK) dari Kemenkumham terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang. Jika lembaga yang dipimpin oleh Yasonna H Laoly itu mengesahkannya, maka sudah sewajarnya aset Partai Demokrat dikelola oleh kepengurusan ketua umum Moeldoko.
"Atas perintah undang-undang, maka pengelolaan aset-aset partai dilakukan oleh DPP pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko," ujar Rahmad.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dinyatakan demisioner lewat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Sehingga pernyataan dan keputusannya tak akan berpengaruh.
"AHY ketua umum demisioner, tidak akan ada pengaruh apapun. Karena kepengurusan AHY sudah dinyatakan demisioner oleh peserta kongres," ujar Rahmad lewat keterangan tertulisnya, Selasa (30/3).
Moeldoko, kata Rahmad, akan segera mengambil langkah untuk menertibkan internal Partai Demokrat. Langkah tersebut bertujuan untuk tetap menyatukan kader partai yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
"Jend TNI (Purn) Moeldoko tidak akan membuang kader, apalagi pecat memecat seperti yang dilakukan AHY dengan sewenang wenang, seolah menempatkan dirinya sebagai pemilik Partai Demokrat," ujar Rahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
