REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menjelaskan, pengembangan dunia zakat di Indonesia berada pada jalur yang tepat. Dengan sistem sukarela, dia menilai, penghimpunan zakat mengalami peningkatan tetapi memang belum optimal. Kondisi ini karena pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan kerangka regulasi yang kondusif.
"Dunia filantropi itu sangat membutuhkan regulator yang independen, kuat, kredibel, untuk memastikan kepercayaan publik kepada lembaga zakat nasional itu kuat. Sekarang ini, kita belum punya regulator yang independen, kuat dan kredibel," tutur dia.
Yusuf mengakui, memang saat ini sudah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun, menurutnya, kerangka regulasi yang menaungi Baznas itu aneh karena lembaga tersebut berfungsi sebagai regulator sekaligus operator.
"Baznas mengumpulkan zakat, ini aneh. Bagaimana mau mengawasi operator yang lain kalau Baznas juga menjalankan fungsi operator juga. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan publik ini tidak pernah bisa terbentuk optimal karena regulatornya tidak jelas," tutur dia.
Yusuf menyayangkan mengapa sampai lebih dari tiga dekade ini belum ada lembaga yang murni sebagai regulator zakat. Karena itu, menurut dia, agar dunia perzakatan di Indonesia semakin berkembang, dibutuhkan perbaikan kerangka regulasi ketimbang mewajibkan zakat bagi ASN.
"Pewajiban zakat ini sebetulnya juga mengulang-ulang cerita di daerah-daerah, yang rata-rata banya menuai penolakan, meski ada juga yang dipaksakan oleh kepala daerahnya," imbuh dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
