REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal klaim tak impor beras selama tiga tahun terakhir. Saadiah mengatakan data yang disampaikan Jokowi keliru.
"Koordinasi antarkementerian dan lembaga amburadul, bahkan Presiden Jokowi bisa memperoleh data yang keliru terkait impor beras yang menurut beliau Indonesia tidak pernah impor beras selama tiga tahun terakhir," kata Saadiah dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (29/3).
Faktanya, kata Sadiah, merujuk data BPS impor beras 2018, Indonesia pernah impor beras mencapai 2,25 juta ton. Pada 2019, Indonesia juga impor beras sebesar 445 ribu ton, dan 365 ton di tahun 2020."Bahkan sisa impor 2018 yang saat ini masih tersisa di gudang Bulog," ungkapnya.
Anggota legislator dapil Maluku tersebut sebelumnya menyinggung soal kebijakan ketahanan pangan nasional. Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Namun ia mengkritisi legitimasi impor pangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu sumber pangan nasional yang disejajarkan dengan produk simpanan dalam negeri.
"Ekses undang-undang tersebut sudah terlihat jelas, mulai dari rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras pada tahun 2021, yang rencananya akan dilakukan kemudian impor tiga juta ton garam, impor 500 ribu ekor sapi, impor jahe bahkan impor ikan setiap tahun mengalami peningkatan," ucap politikus PKS itu.
Sebelumnya Jokowi memastikan tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia sampai Juni 2021. Hal tersebut disampaikan Jokowi menjawab polemik soal impor satu juta ton beras. "Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
