REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad, menjelaskan tentang pengakuan Moeldoko yang menjadi ketua umum tanpa sepengetahuan Presiden. Katanya, Moeldoko berulang kali sudah menegaskan kesediaannya menjadi ketua umum Demokrat tidak dilakukan atas pengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rahmad mengatakan, pernyataan Moeldoko adalah bukti dari tuduhan kubu SBY dan AHY. ‘’SBY dan pengikut-pengikutnya berkali-kali selalu menuduh pemerintah dan istana terlibat, dan tuduhan itu sama sekali tidak benar dan itu fitnah,’’ ujar dia kepada Republika, Senin (29/3).
Dia juga tak menampik, jika Moeldoko memang tidak meminta izin dari keluarga dan Presiden Jokowi menyoal pemilihannya sebagai Ketum Demokrat. Kendati demikian, dirinya tak merinci mengapa Moeldoko mengeluarkan pernyataan itu, selain tujuan untuk pembuktian kepada masyarakat.
‘’Membuktikan kepada masyarakat bahwa tuduhan SBY dan AHY tidak berdasar dan fitnah,’’ tambahnya.
Dia melanjutkan, melalui pernyataan terbuka Moeldoko di akun resmi Instagramnya, Moeldoko memang dipinang oleh kader Demokrat se-Indonesia untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Utamanya, dari pengelolaan sewenang-wenang dan menyelamatkan partai dari penyusunan ideologis radikal yang bisa merusak masa depan demokrasi Indonesia.
Baca juga : Survei Charta Politika: Prabowo Teratas, Nama Baru Muncul
‘’SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya selama ini telah membangun narasi yang menyesatkan, misalnya menuduh Pemerintahan Presiden Jokowi atau Istana terlibat, dan tuduhan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar,’’ ungkap dia.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB, Marzuki Alie. Namun demikian, dia tak merinci lebih jauh. ‘’Sebagai (mantan) Panglima TNI, tentu beliau punya pengalaman,’’ jelas dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Moeldoko mengaku tak meminta persetujuan dari Presiden Jokowi saat memutuskan menjadi Ketum Demokrat di Deli Serdang. Ia menyebut tak ingin membebani Presiden terkait masalah ini.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki maka saya tidak mau membebani Presiden," kata Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
