REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengumumkan sanksi baru terhadap pejabat Amerika Serikat (AS) dan Kanada, Sabtu (27/3). Keputusan ini muncul akibat perseteruan politik dan ekonomi yang berkembang atas kebijakan Beijing di wilayah Muslim di Xinjiang.
Kementerian Luar Negeri China mengatakan, kepala Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Gayle Manchin, akan dilarang mengunjungi China daratan, Hong Kong, atau Makau. Dia pun tidak bisa berurusan dengan entitas keuangan China.
Wakil ketua komisi, Tony Perkins, juga dimasukkan dalam daftar sanksi, bersama dengan Anggota Parlemen Kanada, Michael Chong, dan Sub-komite badan untuk Hak Asasi Manusia Internasional. "Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apa pun, dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah. Kalau tidak, jari mereka akan terbakar," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyebut sanksi itu sebagai pembalasan tidak berdasar atas tindakan AS terhadap pejabat China. "Upaya Beijing untuk mengintimidasi dan membungkam mereka yang berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental hanya berkontribusi pada meningkatnya pengawasan internasional terhadap genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang," katanya.
Tindakan Beijing meluncurkan seruan untuk boikot dan hukuman lain terhadap perusahaan asing, termasuk H&M dan Nike. China memberikan sanksi terhadap pejabat pemerintah asing dan aktivis yang dikatakan menyebarkan informasi palsu tentang kebijakannya terhadap Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
Sehari sebelum pengumuman sanksi terbaru, China mengumumkan sanksi terhadap pejabat Inggris dan produk H&M dicabut dari situs web China atas penolakan untuk membeli kapas dari Xinjiang. Liga Pemuda Partai Komunis yang berkuasa melancarkan serangan terhadap H&M menyusul keputusan Uni Eropa untuk bergabung dengan AS, Inggris, dan Kanada dalam menjatuhkan sanksi kepada pejabat China yang disalahkan atas pelanggaran di Xinjiang.
"Kami berdiri dalam solidaritas dengan Kanada, Inggris, Uni Eropa, dan mitra lain serta sekutu di seluruh dunia dalam menyerukan RRC untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang dan membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang," kata Blinken dalam sebuah pernyataan merujuk nama resmi Republik Rakyat China.
Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan keputusan China untuk memberikan sanksi kepada anggota parlemen oposisi Konservatif serta subkomite parlemen adalah serangan terhadap kebebasan berbicara terkait pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. "Sanksi China adalah serangan terhadap transparansi dan kebebasan berekspresi nilai-nilai di jantung demokrasi kita," katanya di Twitter.
Lebih dari 1 juta anggota Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya telah dikurung di kamp-kamp penahanan di Xinjiang. Pihak berwenang di sana dituduh memberlakukan kerja paksa dan tindakan pengendalian kelahiran yang memaksa. Pemerintah China menolak keluhan pelanggaran dan mengatakan kamp tersebut untuk pelatihan kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memerangi radikalisme Islam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
