REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan program bantuan sembako/pangan non-tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM) 2021. Hingga Maret 2021, progres penyaluran BPNT sudah berjalan hingga tiga tahap.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM), Kementerian Sosial Republik Indonesia, Asep Sasa Purnama mengungkapkan penyaluran kepada KPM disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah padan dengan Data Kementerian Dalam Negeri up. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Pemadanan penyaluran PKM dengan NIK ini, menurut dia, sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehingga, penyaluran BPNT yang merupakan bagian dari Program Bantuan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo berjalan lebih lancar kepada 18,8 juta KPM.
Kemudian, selama Maret 2021, ia mengungkapkan Kemensos, telah dilakukan penyaluran BPNT dalam beberapa tahap. Diantaranya, 22 Maret sejumlah 4.502.451 KPM, 25 Maret sejumlah 5.993.734 KPM dengan akumulasi sejumlah 10.496.185 KPM.
Adapun proses penyaluran selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada 29 Maret sejumlah 4.000.000 KPM dan pada 30 Maret sejumlah 3.000.000 KPM. “Diharapkan total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM termasuk pembayaran April yang dipercepat”, ujar Asep, Jumat (26/3).
Program BPNT bagi 18,8 juta KPM ini merupakan bagian dari program bantuan yang diluncurkan pada 4 Januari 2021 lalu. Dimana terdapat juga program bantuan lain seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
“Percepatan ini dimungkinkan atas bantuan dan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang telah melakukan perbaikan data serta mempercepat proses pemadanan NIK,” tutur Asep.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selama Maret 2021 tercatat sejumlah 11.746.119 data dari 509 Kabupaten/Kota telah mengalami perbaikan dan pemadanan data.
“Kami, masih menunggu perbaikan data dapat dituntaskan paling lambat Sabtu (27/3) pukul 23.59 wib,” imbuh Asep.
Diharapkan pemadanan ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran. Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia terus melakukan upaya untuk menambah jumlah cakupan sembari memperbaiki kualitas data.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data sehingga pelaksanaan program Perlindungan Sosial ke depan dapat terselenggara lebih baik lagi," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
