REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah untuk merapikan data stok beras yang aman sehingga tidak terjadi perdebatan, antara kementerian yang satu dengan kementerian lainnya.
"Terkait dengan stok beras yang aman, tentunya menjadi domainnya Pemerintah Pusat. Harus dipastikan datanya sama, menurut Kementerian Pertanian berapa dan Kementerian Perdagangan berapa," ujarnya ditemui usai melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di aula Akbid Muslimat NU Kudus, Jumat (26/3).
Jangan sampai, kata dia, begitu muncul isu mau impor beras, seakan-akan permasalahan mudah sekali diselesaikan dengan cara impor.Kebijakan tersebut, dianggap menafikan produksi beras dalam negeri dan bertentangan dengan komitmen Presiden untuk mendukung pengembangan produksi nasional. Fathan yang merupakan politisi PKB itu juga dengan tegas menolak rencana impor beras, seperti halnya penolakan yang disampaikan Ketua Umum PKB. Impor beras dipastikan memukul petani karena petani sebagai jantung pertumbuhan ekonomi negara.
"Bulog perlu diprioritaskan bekerja untuk menyerap gabah petani karena sudah memasuki masa panen. Jika sampai ada impor, dikhawatirkan bisa menekan harga jual beras petani," ujarnya.
Padahal, pemerintah, kata dia, tengah berkonsentrasi meningkatkan taraf hidup petani, termasuk kesejahteraan petani agar bisa naik sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Penolakan terkait wacana impor beras, imbuh Fathan, juga disampaikan para petani ketika dirinya menemui para konstituen karena impor saat panen dipastikan merugikan petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
