REPUBLIKA.CO.ID,CIREBON -- Wali Kota Cirebon, Jawa Barat Nashrudin Azis segera membahas secara teknis terkait larangan mudik yang telah dikeluarkan pemerintah, baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun warga."Kita segera membahas bagaimana aturannya untuk masalah larangan mudik ini," kata dia di Cirebon, Jumat (26/3).

Pemkot Cirebon tentu mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik pada libur Idul Fitri mendatang karena memang pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan, kata dia, di Kota Cirebon beberapa rumah sakit sudah mulai penuh kembali pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Untuk itu, katanya, adanya larangan mudik diharapkan bisa dipatuhi serta bisa meminimalkan penyebaran COVID-19. "Kasus positif juga belum mereda, untuk itu kami minta masyarakat kembali memperkuat penerapan protokol kesehatan," kata dia.

Dia menambahkan untuk mendukung larangan mudik, nantinya Satgas Penanganan COVID-19 Kota Cirebon segera membahas langkah yang akan dilakukan agar apa yang nanti diputuskan bisa membawa manfaat bagi semua.

Saat ditanya terkait dengan sanksi, khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkot Cirebon, yang memaksakan diri mudik, Azis belum bisa merinci, karena belum diputuskan seperti apa langkah penanganannya. "Untuk sanksi kami belum bisa sampaikan, karena juga belum dirapatkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika