REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Pembangunan rel layang kereta api (elevated railway) di Solo bakal menggunakan skema pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Anggaran pembangunan seluruhnya berasal dari pemerintah pusat.
Pembangunan rel layang sepanjang 1,8 kilometer tersebut akan dikerjakan mulai dari utara viaduk Gilingan memanjang ke utara melewati Simpang Joglo kemudian turun di sekitar Stasiun Kadipiro.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTPK I Jawa Tengah, Dheky Martin mengatakan, alokasi anggaran pembangunan rel layang kereta api menggunakan dua skema pendanaan, yakni rupiah murni dan SBSN. Sehingga, pembangunan dibagi menjadi dua paket sesuai skema anggaran.
Pada paket pertama akan difokuskan untuk membangun single elevated track di Simpang Joglo secara keseluruhan dengan skema anggaran rupiah murni. "Kemudian yang untuk jalur ganda menggunakan SBSN," kata Dheky kepada wartawan, Kamis (25/3).
Paket skema pendanaan dari SBSN juga digunakan untuk membangun jembatan di viaduk Gilingan serta jembatan sungai Kalianyar di jalur rel layang tersebut.
Dheky menyebut, pembangunan rel layang akan dimulai dengan menggeser track existing sekitar 6 meter ke arah barat dari titik semula. Pembangunan paket pertama berupa single elevates track.
Penggeseran track existing tersebut diperkirakan tidak membutuhkan pembebasan lahan. Sebab, ROW (right of way) di sepanjang Simpang Joglo cukup lebar, baik dari arah Stasiun Kadipiro maupun dari Stasiun Solo Balapan. Sehingga, hanya dibutuhkan penertiban bangunan yang berada di bantaran rel kereta api.
"Untuk waktu pengerjaan yang elevated single track 18 bulan untuk keperluan konstruksinya. Cuma yang untuk jalur ganda nanti kami kerjakan multiyears tiga tahun," ungkap Dheky.
Menurutnya, saat ini belum ada aktivitas pekerjaan untuk pembangunan rel layang. Sebab, Tim Pengadaan Tanah dari Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Tengah masih melakukan pengumpulan identifikasi terkait dengan data penertiban maupun data pembebasan lahan nantinya. Selanjutnya, penertiban kawasan terdampak akan dilakukan setelah selesainya proses pengadaan lahan. Artinya, proses komunikasi dengan warga terdampak sampai selesainya proses gantu rugi yang mekanismenya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dushub) Kota Solo, Hari Prihatno mengatakan Dishub mulai mengerjakan kajian-kajian terkait penyusunan analisis dampak lalu lintas (Andalalin). Sebab, kawasam Simpang Joglo dilewati ribuan kendaraan setiap jamnya, termasuk kendaraan berat. "Semua akses keluar masuk kota lewat Simpang Joglo, jadi perlu kepastian ke depannya apakah perlu pengalihan atau tidak," terang Hari kepada wartawan, Jumat (26/3).
Menurut Hari, jika diperlukan pengalihan arus, maka Dishub akan mulai berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten sekitar. Sebab, pengalihan kendaraan berat di Simpang Joglo itu harus dilakukan dari titik yang cukup jauh dari empat penjuru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
