Jumat 26 Mar 2021 20:26 WIB

Jokowi Pastikan tak Ada Impor Beras Hingga Juni 2021

Jokowi meminta agar polemik terkait impor beras segera dihentikan.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Yudha Manggala P Putra
Presiden Jokowi. Ilustrasi
Foto: Dokumentasi: Sekretariat Negara RI
Presiden Jokowi. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tak melakukan impor beras hingga Juni 2021 nanti. Menurutnya, sudah hampir tiga tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

“Saya pastikan bahwa sampai Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia,” ujar Jokowi dalam pernyataan persnya, Jumat (26/3).

Karena itu, Jokowi meminta agar polemik terkait impor beras ini segera dihentikan. Sebab, polemik ini justru dapat membuat harga jual gabah di tingkat petani menjadi anjlok.

Presiden pun memastikan Bulog akan menyerap beras dari para petani. Ia juga akan meminta Menteri Keuangan agar membantu terkait penganggarannya.

“Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan,” kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan, Indonesia memang melakukan kerja sama MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama tersebut hanya dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di situasi pandemi saat ini.

“Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga. Mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian,” kata Jokowi.

Seperti diketahui, polemik rencana impor beras ini tengah ramai diperbincangkan. Rencana pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui impor beras justru menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 500 ribu ton dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP), sementara 500 ribu ton sisanya dikhususkan untuk beras komersial Bulog.

Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, rencana impor beras hanya untuk menstabilkan harga beras, menjaga stabilitas, dan juga ketahanan pangan. Pemerintah tidak ingin harga beras melonjak saat pandemi karena kurangnya pasokan dan pada saat yang sama tidak akan menurunkan harga gabah kering petani.

Kendati demikian, menurut Mendag, pemerintah tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri yang dihasilkan para petani. Sehingga angka 1 juta ton impor beras merupakan angka tafsiran saja.

Sementara itu, sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan, Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan pemerintah terkait rencana impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini. Alasannya, Bulog tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri dan kemampuan perusahaan dalam menyimpan beras.

Seiring masuknya musim panen raya, kata dia, stok beras dipastikan akan kembali mencapai lebih dari 1 juta ton. Diprediksi total penyerapan gabah petani oleh Bulog pada musim panen raya pertama periode Maret-April 2021 sebanyak 390.800 ton. Sedangkan total penyerapan gabah yang sudah terealisasi sejak Januari hingga 14 Maret 2021 sebanyak 70.940 ton.

Menurut dia, total kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia sebetulnya jauh lebih besar yakni mencapai 3,6 juta ton. Namun, pangsa pasar beras Bulog dalam penyaluran program bantuan beras sejahtera (rastra) sebanyak 2,6 juta per tahun telah hilang. Sebab, program bantuan beras dari pemerintah telah diubah di mana perusahaan swasta juga bisa ikut memasok melalui e-warung.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement