REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak warganya yang ada di perantauan untuk mentaati kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 2021. Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak mengingatkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat bukan bermaksud untuk mengekang masyarakat. Melainkan sebagai bentuk antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19, seperti yang terjadi di lebaran tahun lalu.
"Kami berharap masyarakat bisa memahami. Mengapa keputusan ini diambil karena kita masih di tengah pandemi. Risiko tersebut (lonjakan kasus Covid-19) masih tinggi," kata Emil di Surabaya, Jumat (26/3).
Emil mengingatkan, meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, masyarakat tetap bisa bersilaturahim dengan sanak saudara yang ada di kampung halaman. Masyarakat bisa melakukan silaturahim dengan berbagai cara, memaksimalkan teknologi yang ada. Silaturahim secara virtual contohnya. Menurutnya yang terpenting tidak menghilangkan hakikat daripada silaturahim tersebut.
"Mudik virtual lah atau apapun itu, mohon maaf sskali bahwa memang situasi kita belum lepas dari pandemi. Kita berdoa Insya Allah tahun depan kita sudah bisa mudik," ujar Emil.
Emil mengatakan, kasus Covid-19 di Jatim memang mulai bisa sikendalikan semenjak diterapkannya PPKM hingga PPKM skala mikro. Dimana sebagian besar daerah di Jatim berstatus zona kuning Covid-19. Namun demikian, ia mengajak masyarakat untuk tidak euforia. Karena menurutnya, dalam sekejap situasi bisa kembali berubah.
Penularan Covid-19 menurutnya bisa kembali tinggi jika masyarakat tidak bentul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan. Apalagi jika mobilitas masyarakat tinggi. "Hanya dalam tempo waktu tiga minggu bisa naik tiga kali lipat angkanya (belajar dari libur lebaran tahun lalu). Jadi mari kita mendukung kebijakan pemerintah," kata Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
