REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan para bupati untuk menambah besaran bantuan kepada pelaku UMKM, termasuk pedagang pasar, pedagang asongan, atau pedagang kaki lima yang terdampak Covid-19. Selain kepada pelaku UMKM, bantuan juga diharapkan bisa diberi kepada pelaku sektor pariwisata.
"Meski dari pusat kita sudah memberikan banpres produktif Rp 2,4 juta. Tapi kalau Bapak Ibu Bupati anggarannya ada dan bisa diberikan, berikan tambahan ke sana," ujar Presiden Jokowi dalam Pembukan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3).
Selain bantuan modal langsung, presiden juga meminta kepala daerah memperbanyak program padat karya. Misalnya, pembangunan sekolah, jalan desa, hingga irigasi. Proyek-proyek padat karya tersebut dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat desa, baik yang terlibat dalam program atau warga pada umumnya.
"Karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan butuh income," kata Jokowi.
Namun, dalam setiap proyek yang dikerjakan pemerintah, Jokowi melarang penggunaan produk asing. Semua bahan harus memanfaatkan pasokan lokal. Tujuannya, demi mendorong permintaan terhadap industri dan menggenjot konsumsi yang buntutnya menghindarkan PHK.
"Dan setiap proyek yang ada, program yang ada harus wajib menggunakan produk-produk lokal. Jangan sekali-sekali membeli untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing," kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menambahkan, para kepala daerah sudah sepakat untuk mengoptimalkan APBD sebagai instrumen fiskal mempercepat pemulihan ekonomi. Pelaksanaan program padat karya, ujar Anas, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa, pertanian, perikanan, hingga UMKM.
"Para bupati berharap pilihan pada sektor ekonomi kerakyatan ini didukung kebijakan refocusing anggaran yang memberi ruang fiskal daerah untuk perkuat pembangunan desa dan UMKM," kata Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
