REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan kunjungan ke Turki dan melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kemudian bertemu Presiden Tayyip Erdogan pada Kamis (25/3). Pertemuan tersebut diwarnai dengan aksi demonstrasi orang Uighur yang memprotes perlakuan China terhadap kerabat etnis mereka di Xinjiang.
Sekitar 1000 pengunjuk rasa berkumpul di Istanbul sambil meneriakkan, "diktator China" dan "hentikan genosida Uighur, tutup kamp". Beberapa orang mengibarkan bendera biru-putih sebagai lambang gerakan kemerdekaan Turkestan Timur, yaitu nama yang digunakan gerakan itu untuk Xinjiang.
“Kami di sini untuk menanyakan tentang keluarga kami. Mengapa kita tidak bisa berhubungan dengan keluarga kita? Apakah mereka hidup atau mati? Dimana mereka? Apakah mereka ada di kamp atau di luar? ” kata seorang pengunjuk rasa Uighur, Imam Hasan Ozturk, dilansir Aljazirah, Jumat (26/3).
Beijing menyetujui perjanjian ekstradisi antara kedua negara pada Desember, dengan kesepakatan yang menunggu ratifikasi oleh parlemen Turki. Aktivis dan sekitar 40.000 orang Uighur yang tinggal di Turki telah meningkatkan upaya untuk menyoroti penderitaan mereka dengan mengadakan protes rutin di ibu kota Ankara dan Istanbul.
Cavusoglu membantah bahwa perjanjian ekstradisi antara kedua negara akan menyebabkan orang Uighur dikirim kembali ke China. Cavusoglu mengatakan, setelah bertemu Wang dia telah menyampaikan "kepekaan dan pemikiran Turki tentang Uighur Turki". Cavusoglu menambahkan bahwa Ankara dan Beijing akan meningkatkan kerja sama melawan pandemi Covid-19.
PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di Xinjiang. Negara-negara Barat menduga China telah melakukan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.
Pemerintah Amerika Serikat, parlemen Kanada, dan Belanda menyebut bahwa Beijing telah melakukan "genosida" terhadap etnis Uighur. Washington telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat China atas pelanggaran hak asasi di Xinjiang. Cina telah menolak tuduhan genosida dan memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mencampuri urusan dalam negerinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
