Kamis 25 Mar 2021 15:27 WIB

Demokrat KLB Tuding Kubu Cikeas Bangun Narasi Menyesatkan

Jubir Demokrat versi KLB menganggap SBY dan AHY memainkan playing victim.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Yudha Manggala P Putra
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan saat akan memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jubir Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) M Rakhmat menuding Demokrat kubu Cikeas melontarkan isu-isu tidak benar. Ia mengklaim kubu Cikeas terus berusaha menyesatkan masyarakat agar meraih simpati.

Rakhmat membantah semua isu negatif yang ditujukan pada Demokrat KLB. Di antaranya soal keterlibatan Istana dan Presiden Jokowi, Moeldoko membeli Demokrat, dan tuduhan kudeta dilakukan orang luar.

"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) melalui juru bicaranya membangun narasi yang menyesatkan," kata Rakhmat dalam konferensi pers di kawasan Hambalang, Bogor pada Kamis (25/3).

Rakhmat juga menuduh kubu Cikeas melakukan siasat yang sering dilakukan SBY. Ia mengeklaim Demokrat kubu KLB hendak menyelamatkan Demokrasi bukan merusaknya.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzalimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rakhmat.

Baca juga : Max Sopacua: Nazaruddin Buka Suara Soal Demokrat

Tak berhenti sampai di situ, Rakhmat kemudian menuduh SBY dan AHY melakukan tindakan brutalitas terhadap kader Demokrat di daerah. Bentuknya berupa memaksa kader menadatangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman atau pemecatan.

"Pernyataan dan cara tidak bertanggung jawab tersebut sungguh menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat," ucap Rakhmat.

Hingga kini, konflik dualisme kepengurusan Demokrat masih diproses oleh Kemenkumham. Demokrat versi KLB mengklaim baru saja memenuhi berkas yang sebelumnya kurang.

Kememkumham berkomitmen memeriksa berkas Demokrat KLB secara detail. Hal ini guna memastikan kubu mana saja yang mendapat legalitas atas Demokrat sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement