REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) berencana menjatuhkan sanksi terhadap dua konglomerat yang dikendalikan militer Myanmar. Sumber mengatakan Departemen Keuangan AS akan memasukan pengusaha Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) ke daftar hitam dan membekukan aset mereka di AS.
Pada Kamis (25/3) Aljazirah melaporkan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyinggung penyelidikan Departemen Keuangan. Namun tidak merespon permintaan komentar kantor berita Reuters mengenai sanksi tersebut.
Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sah pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan menahannya bersama pemimpin partai pemenang pemilu National League for Democracy (NDL) lainnya. Militer mengatakan pemilihan umum bulan November lalu diwarnai kecurangan.
Kudeta memicu gelombang unjuk rasa dan petugas keamanan menggunakan kekerasan untuk membubarkannya. Organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan sejauh ini sudah 286 pengunjuk rasa yang tewas karena kekerasan tentara dan polisi.
Pada 11 Februari lalu Presiden AS Joe Biden sudah mengeluarkan perintah eksekutif yang membuka jalan bagi pemerintahannya memberi sanksi pada militer dan pihak-pihak yang terlibat dalam kudeta 1 Februari. Perintah tersebut membekukan aset bank sentral Myanmar di bank sentral AS, Federal Reserve (Fed).
Militer Myanmar mencoba mencairkan aset tersebut tidak lama setelah merebut kekuasaan dengan paksa. Uni Eropa, AS, Inggris dan Kanada sudah memberlakukan sanksi pada jenderal-jenderal militer Myanmar termasuk Panglima Min Aung Hlaing dan anak-anaknya yang sudah dewasa.
Sanksi-sanksi terhadap tiga perusahaan batu berharga pada bulan Februari lalu dan langkah Departemen Perdagangan AS juga memasukan kolongmerat ekspor-impor ke daftar hitam. Sanksi-sanksi AS sebelumnya tidak mengincar kepentingan bisnis militer.
Sanksi terbaru menjadi langkah tambahan bagi sanksi yang diberlakukan usai operasi militer Myanmar terhadap masyarakat minoritas muslim Rohingya.
Militer Myanmar menguasai ekonomi melalui berbagai perusahaan holding dan anak-anak perusahaannya. Mereka menguasai berbagai industri mulai dari bir, rokok, telekomunikasi, ban, tambang dan real estate.
Aktivis mendesak masyarakat internasional untuk menerapkan sanksi yang dapat pemasukan bagi militer Myanmar. Mereka ingin pemerintah di seluruh dunia bertindak lebih jauh dan menghantam proyek minyak dan gas Myanmar yang menjadi sumber pendapatan militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
