REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut pandemi Covid-19 telah memporak porandakan perekonomian negara-negara di dunia, bahkan hampir seluruh negara maju. Keseluruhan negara mengalami kontraksi atau penurunan ekonomi yang tajam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah tekanan pandemi, lebih baik dari banyak negara berkembang lainnya. Hal ini didorong pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak 2020 dengan dana yang digelontorkan sebesar Rp 600 triliun.
"Negara paling kuat, paling maju, paling kaya sekalipun mereka sekarang terperosok di dalam kondisi ekonomi yang tidak baik kontraksi. Ekonominya lebih dalam dibandingkan kita," ujarnya saat acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Kamis (25/3).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi hingga minus 2,07 persen. Pertumbuhan ini menjadi terburuk sejak krisis 1998 lalu namun ekonomi Indonesia masih dianggap lebih baik jika dibandingkan beberapa negara-negara di ASEAN.
"Tahun 2020 Indonesia juga mengalami kontraksi dua persen. Namun negara-negara lain kontraksinya mungkin jauh lebih dalam," ucapnya.
Dia mencontohkan, ada beberapa negara-negara ASEAN yang mengalami kontraksi lebih dalam dari Indonesia di antaranya Thailand, Malaysia, Singapura. Kemudian negara-negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol dan Amerika Serikat juga mengalami kontraksi jauh lebih dalam dibandingkan Indonesia.
"Jadi pandemi ini memang yang luar biasa bidang kesehatan yang kemudian menular bidang sosial ekonomi," ucapnya.
Pemerintah juga perlu menyelamatkan segenap kelompok masyarakat yang alami tekanan paling barat dimulai dari tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, UMKM, dan masyarakat miskin.
"Jadi bukan hanya bidang kesehatan saja, tidak bisa kegiatan sosial, apakah pergi beribadah, anak-anak tidak bisa sekolah. Semuanya mematikan kegiatan usaha terutama UMKM," ucapnya.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan DPR turut menyempurnakan kebijakan agar pemulihan cepat terlaksana.
"Kami bisa merumuskan dengan cepat karena kita komunikasi terus dengan DPR. Semua fraksi ada di sini, kami merespons seperti ini dan DPR bahas ini. Namun APBN nggak mungkin kerja sendirian. Kami bersama BI dan langkah-langkah bidang moneter, tidak mungkin lakukan sendiri," ucapnya.
"OJK juga membantu seperti UMKM, jaminan kredit, penempatan dana perbankan itu semua harus melalui sektor keuangan, sektor perbankan jadi penting. Dalam hal ini, OJK memberikan dukungan penuh melalui regulasi agar program PEN bisa berjalan. Dengan LPS agar confident masyarakat yang menaruh dana perbankan terjaga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
