REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan guna memantau stok beras di gudang Bulog. Ia ingin memastikan kepatuhan Bulog atas arahan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal ketersediaan beras Bulog tidak boleh di bawah 1 juta ton.
"Kalau ada kekhawatiran stok yang ada di Bulog tentunya kami perlu dalami. Saya melihat di masa lalu tahun 2018 kalau tidak salah bulan Maret stok beras kita juga 600 ribuan ton dan tidak menjadi masalah. Sebelumnya lagi malahan hanya 400 ribuan ton, itupun tidak masalah," kata Yeka dalam konferensi pers virtual yang diadakan Ombudsman RI pada Rabu (24/3).
Yeka menekankan agar kebijakan impor beras dibuka secara transparan ke publik. Ia juga menyatakan pentingnya kajian ilmiah sekaligus berbasis data sebelum mengambil keputusan impor beras. "Ada indikasi wacana impor beras berpotensi terjadinya malaadministrasi dalam manajemen stok beras," ujar Yeka.
Yeka mengungkapkan, beras Bulog sebenarnya ada di gudang. Bahkan beras itu menurutnya berasal dari impor. Alangkah lebih baik, lanjut dia, kalau beras itu dapat disalurkan ke masyarakat.
"Beras ditumpukan di gudang dirawat sedemikian rupa tapi tidak jelas mau dibagaimanakan dan dikemanakan," ucap Yeka.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Thailand akan menandatangani MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021. Isu impor beras memperburuk keadaan lantaran menjelang musim panen dan hasil panen petani yang kurang optimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
