Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Top 5 News: HRS tak Bisa Diadili, Jhoni Allen Lolos dari PAW

Kamis 25 Mar 2021 09:02 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Habib Rizieq Shihab (HRS) menjalani sidang atas dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung.

Habib Rizieq Shihab (HRS) menjalani sidang atas dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung.

Foto: Republika/Putra M. akbar
Pakar hukum berpendapat HRS tidak bisa disidang dua kali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Habib Rizieq Shihab (HRS) menyedot perhatian masyarakat. Sidang yang digelar secara online itu ditolak dan diprotes oleh HRS yang berstatus terdakwa pelanggaran kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Namun yang menarik Guru Besar Hukum Pidana UII, Mudzakir berpendapat HRS tidak bisa disidang dua kali.

Berita itu pun menduduki peringkat pertama dalam daftar berita terpopuler di Republika.co.id, Rabu (24/3). Selain kabar HRS, ada kabar dari Jhoni Allen Marbun, hingga kini belum dicopot keanggotaannya sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat. Ia selamat dari PAW karena gugatannya ke di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Berikut top 5 news Republika.co.id sepanjang Rabu, 24 Maret 2021:

1. Ahli Hukum Pidana Nilai Perkara HRS tak Boleh Diproses Lagi
JAKARTA — Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, dakwaan atas pelanggaran kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan dan Megamendung tidak bisa diproses kembali. Hal itu, menurut dia, karena melanggar ketentuan dari Pasal 76 KUHP.

 
 

"Itu namanya ne bis in idem (pembelaan hukum yang melarang seseorang diadili dua kali). HRS tidak bisa diproses dua kali," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (24/3).

Mudzakir melanjutkan, karena tidak bisa diproses dua kali, pengadilan kemudian menggunakan Pasal 160 KUHP. Padahal, langkah tersebut dinilainya juga tidak bisa dilakukan. "Karena, perbuatan pokok itu sudah diselesaikan dengan peradilan denda," tuturnya.

Layar yang menampilkan suasana sidang perdana atas kasus pelanggaran protokol kesehatan dengan terdakwa mantan pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3).

Serupa dengan pelanggaran itu, kata Mudzakir, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) seharusnya juga tidak bisa melakukan sidang terhadap Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, hal itu melanggar kompetensi relatif pengadilan yang hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara sesuai wilayah hukumnya.

"Iya nggak bisa, itu locus delicti. Kalau perkara yang di Petamburan seharusnya sidang di PN Jakpus, kalau yang di Megamendung harusnya PN Bogor," ujar dia.

Dia melanjutkan, persidangan HRS di PN Jaktim menilik pada locus delicti, maka tidak sah karena tidak memiliki wewenang berdasarkan kompetensi relatif pengadilan itu.

"Dari dua hal itu sudah tidak bisa. Jadi, kalau sudah diselesaikan (denda), tidak boleh diadili untuk kedua kalinya," ungkap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA