Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Thursday, 19 Zulhijjah 1442 / 29 July 2021

Pemprov DKI Jakarta Masih Kaji Jalan Berbayar

Kamis 25 Mar 2021 05:07 WIB

Red: Ratna Puspita

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo

Foto: Republika/Flori Sidebang
Pemprov DKI sudah mencoba ERP sejak 2015, tetapi selalu gagal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini masih mengkaji kebijakan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) di Ibu Kota. Pemprov DKI sudah mencoba ERP sejak 2015, tetapi selalu gagal. 

"Kami juga sedang menyiapkan kajian komprehensif terkait dengan implementasi ERP. Untuk ERP sudah dicoba sejak 2015, banyak kendala sehingga selalu gagal," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu (24/3).

Baca Juga

Karena sering gagal, Pemprov DKI meninjau ulang semua dokumen yang ada dan berharap peninjauan dokumen itu segera dapat diselesaikan. "Berdasarkan pengalaman kegagalan ini, seluruh dokumen kami tinjau ulang, yang mana saat ini masih dalam tataran review dokumen. Kami harapkan enggak butuh waktu lama lagi keseluruhan dokumen akan siap sehingga kami bisa lakukan pelaksanaan lelang untuk ERP pengganti ganjil-genap," katanya.

Kendati demikian, Syafrin mengatakan kebijakan ganjil-genap tidak langsung hilang jika nantinya ERP sudah bisa diterapkan. Dia menyebutkan kebijakan ganjil-genap dengan ERP bisa berjalan bersamaan.

"Tapi bukan berarti begitu ada ERP kemudian ganjil-genap di seluruh ruas jalan hilang. Tapi bisa saja strateginya akan tetap jalan di ruas jalan tertentu akan diterapkan ERP," katanya.

Kemudian pada ruas jalan lainnya dalam rangka membatasi pergerakan atau jumlah kendaraan bermotor pribadi juga akan diterapkan ganjil-genap. "Bisa dalam bentuk paralel seperti itu," katanya.

Sejumlah ruas jalan Ibu Kota menjadi target penerapan sistem jalan berbayar dengan lokasi jalan berbayar tahap pertama antara lain Jl Sisingamangaraja, Jl Jenderal Sudirmandan Jl MH Thamrin. Namun, rencana ini tertunda karena sempat bermasalah terkait lelang.

Pemprov DKI Jakarta lalu menang melawan Bali Towerindo Sentra terkait lelang Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) tahun 2019 di peradilan tingkat kasasi. Kasus bermula saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada Juli 2018. 

Lelang diikuti oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk dan Bali Towerindo memenangi pralelang.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA