REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor angkat suara soal impor beras yang direncanakan pemerintah pusat belum lama ini. Berdasarkan data Disperdagin Kabupaten Bogor, secara umum stok beras untuk masyarakat Kabupaten Bogor masih tergolong aman.
"Kalau di kami stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih aman," kata Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi, ketika dikonfirmasi, Rabu (24/3).
Namun, Nuradi enggan menanggapi rencana impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut. Menurutnya, persoalan impor beras merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. "Itu kewenangan kementerian, yang jelas stok di kami masih aman," tegasnya.
Jika nanti terjadi kekurangan beras, Nuradi mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan bekerjasama dengan beberapa daerah lain di Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Termasuk dari Bulog.
"Termasuk juga dari Bulog. Kalau kekurangan kami minta ke Bulog. Kami lebih fokus ke situ, kalau soal impor itu ranahnya di pusat," tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menilai wacana impor beras yang direncanakan pemerintah pusat merupakan hal yang mubazir. Terlebih saat ini cadangan pangan di Indonesia masih dalam kondisi normal.
"Ini kan sesuatu yang mubazir. Apalagi di Kabupaten Bogor lumbung padi kita masih aman," katanya.
Bahkan, sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, ketimbang mengeluarkan kebijakan impor beras, lebih baik pemerintah pusat menyerap beras berasal dari wilayah Indonesia, utamanya Jawa Barat. “Daripada impor, sebaiknya beli saja beras petani kita sendiri,” katanya.
Ridwan Kamil atau Emil memaparkan, hingga April 2021, di Jawa Barat saja tercatat surplus beras sebanyak 322 ribu ton. Bahkan, sebentar lagi akan mencapai panen raya yang akan menghasilkan beras berlimpah. “Jika kemudian terjadi banjir beras impor, maka harga beras petani lokal bakal jatuh, dan tidak terserap pasar,” ucap Emil.
Ia mengingatkan semua pihak, jangan sampai impor beras malah mengancam kesejahteraan petani, yang tengah diangkat derajat dan martabatnya melalui berbagai program rancangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. “Maka kami usulkan ke pemerintah, agar menunda beras impor, maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
