Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Ketum PAN Singgung Capres-Cawapres Bergabung Kekuasaan

Rabu 24 Mar 2021 18:36 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kebangsaannya lewat video yang diunggah di akun media sosialnya.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kebangsaannya lewat video yang diunggah di akun media sosialnya.

Foto: Tangkapan Layar
PAN nilai rekonsiliasi nasional bisa kembalikan keutuhan berbangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan kondisi kebangsaan Indonesia terganggu akibat kondisi politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah kondisi tersebut, pasangan calon presiden yang berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 justru bergabung dalam kabinet dari Presiden yang terpilih.

"Persaudaraan kebangsaan yang terganggu, setelah pemenang Pilpres diperoleh, pada akhirnya yang kalah bergabung juga dengan penguasa. Capres dan cawapres penantang, keduanya kini menjadi menteri juga," ujar Zulhas dalam pidato kebangsaannya, Rabu (24/3).

Kondisi tersebut disebutnya dengan istilah 'tidak ada berkuasa dan tidak berkuasa'. Konsekuensinya dari hal tersebut, masyarakat terlanjur terbelah dan menghasilkan kubu-kubu tertentu yang saling bertentangan.

"Polarisasi politik yang menimbulkan permusuhan dan bahkan kebencian, cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus tereskalasi menjadi pikiran us vs them," ujar Zulhas.

Di sisi lain, politisasi agama juga disebut Zulhas dilakukan secara brutal yang menghasilkan Islamisme yang sempit dan simbolik belaka. Hal tersebut memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radikal.

Hal tersebut dinilainya begitu menyedihkan, melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Ketika polarisasi politik hanya menimbulkan kebencian yang sangat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara.

"Pesta demokrasi yang mahal sekali ongkosnya bagi parpol maupun peserta pemilu menghasilkan pola-pola yang sifatnya transaksional, merugikan, dan membodohkan masyarakat. Sementara tensi politiknya tidak dikelola dengan baik," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Untuk memperbaiki hal tersebut, Zulhas mengusulkan adanya rekonsiliasi nasional untuk mengembalikan keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara. Para elite nasional harus meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak lagi menggunakan politik identitas dan SARA untuk menyelenggarakan sukses kekuasaan.

"Ongkos politiknya besar sekali yang harus kita tanggung. Mulai hari ini masyarakat harus diajak bersatu kembali, menggunakan lagi spirit sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia," ujar Zulhas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA