REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan hingga kini pemerintah belum memutuskan kebijakan terkait mudik lebaran 2021. Masduki mengungkap, pemerintah masih mempertimbangkan dua aspek yang menjadi dasar nantinya kebijakan soal mudik.
"Aspeknya kan ada dua secara garis besar, satu aspek bagaiamana herd immunity (kekebalan komunitas) itu tercapai dan kedua herd immunity itu kan berkaitan juga dengan tujuan dasarnya adalah kebangkitan ekonomi," kata Masduki saat berbincang dengan media secara virtual, Rabu (24/3).
Masduki menjelaskan, kedua aspek merupakan faktor penting saat ini. Ia mengatakan, program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini sebagai langkah mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity sebesar 70 persen populasi yakni 182 juta.
Namun, pemerintah juga tidak mengesampingkan faktor pendukung ekonomi. Meskipun, kata Masduki, ada pihak yang berpandangan jika mudik bisa membangkitkan ekonomi dari kota ke desa, namun mudik di masa pandemi juga memiliki tingkat risiko penyebaran virus Covid-19.
"Meski ada unsur ekonomi di situ yang bergulir dari uang pusat ke daerah, lewat mudik, tapi kan tingkat bahayanya kan cukup tinggi, itu lah yang sedang ditimbang, dari aspek ekonomi dan aspek keamanan protokoler itu menjadi pertimbangan," ujarnya.
Karena itu, Masduki enggan berandai-andai dengan keputusan pemerintah terhadap kebijakan mudik apakah dibolehkan atau justru dilarang. Sebab, Pemerintah dalam waktu dekat menggelar pertemuan presiden, wapres dan para menteri untuk memutuskan kebijakan mudik.
"Kita nggak bisa bicara banyak, karena itu masih akan jadi harapan nanti dikira jubir dianggap sok tau, jadi kita ga bisa bicara jika-jika gitu," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
