REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah memastikan pengelolaan penerbitan surat berharga negara (SBN) pembiayaan akan dilakukan secara prudent dan berhati-hati. Adapun penerbitan SBN akan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerbitan ini juga akan memadai bagi para investor agar tidak terdampak terlalu dalam dengan ketidakpastian pasar keuangan global.
"Pengelolaan SBN akan dilakukan se-prudent mungkin. Kita betul-betul memperhatikan pasar dan mencari titik-titik masuk ke pasar yang baik," berdasarkan data APBN KiTA seperti dikutip Rabu (24/3).
Sebelumnya, penerbitan SBN selama Februari sampai Maret 2021 terpengaruh oleh pemulihan ekonomi AS dan perbaikan kondisi pandemi yang mendorong kenaikan inflasi dan imbal hasil US Treasury. Hal ini disebabkan kenaikan yield surat utang negara (SUN) rupiah dan rendahnya penawaran masuk dalam lelang SUN rutin setiap bulan karena kurangnya minat dari investor asing.
"Kita punya kebutuhan defisit anggaran 5,7 persen terhadap PDB (APBN 2021). Kalau kita ingin memenuhi pembiayaan itu, mesti smart masuk ke pasar," ucapnya.
Meski demikian, dia memastikan pemerintah tidak hanya fokus untuk memenuhi pembiayaan dari utang karena sumber pendanaan utama APBN berasal dari pajak.
Tercatat realisasi pembiayaan APBN per akhir Februari 2021 sebesar Rp 273,1 triliun atau 27,1 persen dari target defisit anggaran Rp 1.006,4 triliun. Dari pembiayaan tersebut, sebagian besar telah dipenuhi melalui penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 271,4 triliun atau 22,5 persen dari target Rp 1.207,3 triliun.
“Pencapaian ini tumbuh signifikan 138,4 persen dibandingkan periode sama 2020,” ucapnya.
Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang tersebut sudah relatif tinggi karena mencapai 91,5 persen dari target penerbitan pada triwulan satu 2021.
Ke depan pihanya mengantisipasi perkembangan pasar keuangan dan kenaikan yield ini, terdapat penyesuaian strategi pembiayaan, salah satunya mengurangi target lelang SBN domestik dan menggeser penerbitan utang valas pada semester satu 2021.
Selain itu, strategi lainnya mendorong optimalisasi saldo anggaran lebih (SAL) pada 2020 untuk mengurangi gross penerbitan SBN dan dukungan peran Bank Indonesia sebagai standby buyer SBN. Saat ini kontribusi pembelian SBN oleh bank sentral berdasarkan surat keputusan bersama sebesar Rp 73,88 triliun yang terdiri dari SUN Rp 45,18 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp 28,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
