REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dijadwalkan membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau ASN baik untuk formasi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. Masyarakat pun kembali diingatkan lebih waspada terhadap praktik percaloan dalam proses rekrutmen ASN ini.
Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko memastikan proses seleksi CASN menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Baik di tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Karenanya, jika ada oknum yang menjanjikan seseorang dapat lulus dari proses seleksi, terlebih tanpa tes, itu adalah hal bohong.
“Mulai pendaftaran secara online hingga proses seleksi berlangsung, semua dilakukan dengan sistem secara akuntabel dan transparan. Hasil seleksi bisa kita ketahui secara langsung. Peserta bahkan pengantar bisa tahu hasilnya usai tes berlangsung,” kata Teguh dalam siaran persnya, Selasa (23/3).
Kementerian PANRB, kata Teguh, berupaya maksimal mencegah praktik percaloan dalam rekrutmen CASN, yakni dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian. Selain itu Kementerian PANRB juga membuat klarifikasi terhadap surat palsu yang mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo maupun kepala lembaga negara lainnya pada kanal media sosial atau media massa.
Sementara bagi ASN, Teguh mengingatkan, hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan.
Baca juga : ‘Jika Ada yang Janjikan Lulus Seleksi ASN, Itu Bohong’
Teguh juga berharap peran serta masyarakat untuk menghindari praktik calo dengan mengecek kebenaran berita yang beredar dari sumber terpercaya seperti website maupun media sosial Kementerian PANRB atau BKN secara berkala.
"Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” katanya.
Teguh meyakinkan masyarakat bahwa hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN, bukan orang lain. “Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, identifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara daring bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sementara, terkait soal tes, akan disusun oleh Tim Penyusunan Naskah Seleksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pemerintah memastikan rekrutmen CASN akan dibuka tahun 2021 ini, yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta sekolah kedinasan.
Baca juga : Jaga Prokes, JK Minta Ada Dua Shift Sholat Tarawih di Masjid
Tahun ini, pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK. Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
