Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

DPD RI Sebut Pentingnya Kehadiran Tol Padang-Pekanbaru

Selasa 23 Mar 2021 10:39 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Friska Yolandha

Foto udara pembangunan ruas jalan tol Padang - Pekanbaru di Nagari Kasang, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Jumat (26/2/2021). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp821 miliar untuk membebaskan lahan Tol Padang-Pekanbaru seksi I sepanjang 32,4 kilometer dengan target pencairan uang ganti kerugian (UKG) yakni sebelum lebaran 2021.

Foto udara pembangunan ruas jalan tol Padang - Pekanbaru di Nagari Kasang, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Jumat (26/2/2021). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp821 miliar untuk membebaskan lahan Tol Padang-Pekanbaru seksi I sepanjang 32,4 kilometer dengan target pencairan uang ganti kerugian (UKG) yakni sebelum lebaran 2021.

Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra
Bila semua provinsi di Sumatra sudah terhubung tol, akan menghidupkan perekonomian.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komite 2 DPD RI Edwin Pratama mengungkapkan jalan tol Padang-Pekanbaru memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk kemudahan lalu-lintas berbagai komoditi antara Riau, Sumatra Barat (Sumbar) dan provinsi tetangga lainnya.

"Selama ini bila ada gangguan di jalan Padang-Pekanbaru, itu langsung berefek ke harga cabai di Pekanbaru. Bisa Rp 150 ribu perkilo karena pasokan dari Sumbar tidak masuk," kata Edwin di Padang, Senin (22/3).

Selain itu menurut Edwin, pengembangan pariwisata Sumbar dan Riau juga akan semakin baik karena kemudahan akses transportasi. Karena jarak tempuh jalur darat bisa lebih singkat bila sudah ada tol Padang-Pekanbaru.

"Ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa manfaat tol itu sangat besar," kata Edwin.

Edwin memahami bahwa pembangunan tol Padang-Pekanbaru sedikit terhambat karena adanya proses cukup lama di pembebasan lahan. Ia berharap semua elemen pemerintah dan masyarakat bahu-membahu supaya tahapan pembebasan lahan ini tidak berlarut-larut. Supaya proses pembangunan bisa lebih cepat.

Edwin yang merupakan senator dari Riau itu mengatakan proses pembebasan lahan di Sumbar memang tidak semudah di Riau. Di Riau menurut dia, lahan yang terkena pembangunan jalan tol mayoritas dikuasai pemerintah. Sementara di Sumbar lebih banyak melewati tanah adat dan tanah ulayat. Sehingga pembahasan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah sedikit lebih alot.

Wakil Ketua Komite 2 DPD RI yang berasal dari Aceh, Abdullah Puteh mengatakan DPD RI juga mendorong percepatan pembangunan tol Sumatra. Ia melihat bila semua provinsi di Sumatra sudah terhubung jalan tol, akan menghidupkan perekonomian. Terlebih di daerahnya yang berada di paling ujung Sumatra menurut Puteh akan lebih terbuka dalam perdagangan antarprovinsi di Sumatra.

"Jadi kalau sudah ada tol, pemasaran komoditas yang ada di Aceh lebih mudah masuk ke provinsi lain," ucap Puteh.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA