Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Wapres Minta Kecepatan Vaksinasi di Daerah Ditingkatkan

Senin 22 Mar 2021 13:35 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Presiden RI, Maruf Amin saat menjalani vaksinasi (ilustrasi)

Wakil Presiden RI, Maruf Amin saat menjalani vaksinasi (ilustrasi)

Foto: Satwapres
Kecepatan vaksinasi di tiap daerah akan menyumbang angka vaksinasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kecepatan vaksinasi di Indonesia terus ditingkatkan. Secara khusus, Wapres juga berharap kecepatan vaksinasi bisa ditingkatkan di tiap daerah, karena akan menyumbang angka vaksinasi nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf kepada Kementerian Kesehatan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Lampung, Senin (22/3). Wapres menyebut kecepatan vaksin di wilayah tersebut baru sekitar 8.000 per hari.

Baca Juga

"Kita berharap vaksinasi ini yang sekarang 8.000 per hari, kita harapkan bisa supaya terus ditingkatkan," kata Ma'ruf dalam keterangan yang diterima, Senin (22/3).

Wapres pun mengingatkan target kekebalan komunitas atau herd immunity yang diingin dicapai pemerintah dalam jangka waktu setahun. Menurutnya, kekebalan komunitas bisa tercapai jika jumlah yang divaksin sudah sebanyak 70 persen populasi atau 182 juta orang dalam waktu yang cepat.

"Karena kita ingin supaya tercapai herd immunity dalam jangka satu tahun. Jadi antara 20 ribu hinga 50 ribu di Lampung ini, karena itu kita harapkan ada percepatan," kata Ma'ruf.

Menurut Wapres, untuk mendukung peningkatan kemampuan vaksinasi, pemerintah saat ini terus menyiapkan ketersediaan vaksin. Jika sebelumnya, vaksin hanya Sinovac, kini juga sudah ada Astrazeneca.

Untuk vaksin Sinovac saat ini sudah digunakan di seluruh daerah, setelah dinyatakan halal oleh MUI dan boleh digunakan oleh BPOM. Sementara untuk Astrazeneca, meskipun ditemukan ada unsur babi, namun MUI menyatakan kebolehan karena unsur kedaruratan.

"Kalau masalah halal tidak halal, saya kira yang sekarang dipersoalkan itu seharusnya pada boleh apa tidak boleh, bukan pada halal atau tidak halal. Sebab halal atau tidak halal pun, MUI bilang boleh," ujar Ma'ruf.

Wapres mengingatkan, yang terpenting saat ini, setelah masyarakat divaksin juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan.

"Ini tidak boleh ditinggalkan karena bisa saja orang yang sudah divaksin (terpapar Covid) kalau tidak menerapkan protkes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga penerapan PPKM Mikro," katanya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA