Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Biden Kecewa Erdogan Tarik Turki dari Perjanjian Istanbul

Senin 22 Mar 2021 07:44 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

Presiden AS Joe Biden

Presiden AS Joe Biden

Foto: AP/Andrew Harnik
Perjanjian Istanbul untuk melindungi hak-hak perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengaku kecewa atas keputusan Turki keluar dari perjanjian internasional yang bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Biden mengatakan, penarikan Turki dari Konvensi Istanbul tiba-tiba dan tidak beralasan, Ahad (21/3).

“Ini adalah langkah mundur yang menyedihkan bagi gerakan internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan secara global,” kata Biden.

Baca Juga

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengakhiri partisipasi Turki dalam perjanjian Dewan Eropa pada Sabtu (20/3) pagi. Langkah tersebut merupakan pukulan bagi gerakan hak-hak perempuan di negara  yang mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan femisida.

Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengeluarkan pernyataan pada Ahad (21/3), menjelaskan bahwa keputusan sepihak Turki dihasilkan dari perjanjian yang digunakan untuk melindungi hak-hak LGBT. “Konvensi Istanbul awalnya dimaksudkan untuk mempromosikan hak-hak perempuan, dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba menormalkan homoseksualitas--yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keluarga Turki. Makanya, ada keputusan untuk mundur," kata pernyataan itu.

Konvensi Istanbul menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Konvensi mewajibkan otoritas nasional untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, untuk melindungi korban dan untuk menuntut para pelaku. 

Klausul perjanjian itu tentang kesetaraan dan hak fundamental mengacu pada perlindungan korban tanpa diskriminasi berdasarkan “gender”, “identitas gender”, dan “orientasi seksual”, di antara kategori-kategori lainnya. Kelompok konservatif dan beberapa pejabat dari partai penguasa mempermasalahkan istilah ini. 

 

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA