REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengatakan, bantuan-bantuan untuk SMK di masa lalu kurang menyentuh aspek yang dibutuhkan. Menurutnya, hal yang perlu didorong di SMK adalah pola pikir kepemimpinan dan kompetensi guru serta kepala sekolah.
Wikan menilai, pengertian link and match di masa lalu terlalu kaku diartikan sebagai melengkapi fasilitas fisik SMK. Kemendikbud kemudian melakukan evaluasi apa yang masih perlu diperbaiki dalam pemberian bantuan tersebut. "Itu yang membuat evaluasi kita agak substantif," kata Wikan, dalam bincang-bincang soal SMK Pusat Keunggulan, kemarin.
Sementara itu, kebijakan SMK Pusat Keunggulan, Wikan menyebutkan, pihaknya betul-betul menyediakan anggaran ratusan miliar untuk melakukan pelatihan kepada guru. Anggaran untuk pelatihan guru tersebut di luar dana SMK Pusat Keunggulan.
"Kita sediakan anggaran untuk 1.000 kepala sekolah plus 3.000 guru SMK. Ini adalah bedanya dengan fenomena revitalisasi SMK di masa lalu dan link and match di masa lalu," kata dia lagi.
Kemendikbud sebelumnya telah meluncurkan suatu program khusus untuk pendidikan vokasi yang bernama SMK Pusat Keunggulan. Sebanyak 895 SMK untuk menjadi satuan pendidikan pertama yang mengikuti program tersebut.
Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, bagi sekolah yang mengikuti program ini akan membantu SMK dalam beberapa aspek. "Pertama dari sisi SDM-nya, pendampingan guru dan kepala sekolah. Pembinaan dari Ditjen Pendidikan Vokasi dan dari universitas. Jadi ada dua mentor yang bisa membantu SMK," kata Nadiem, saat peluncuran Program SMK Pusat Keunggulan.
Menurut Wikan, sumber daya manusia (SDM) memang menjadi masalah inti dari pendidikan vokasi. Terkait hal ini, Kemendikbud menyiapkan anggaran untuk melatih guru dan kepala sekolah.
"Itu yang existing. Jadi kita coba berpikirnya itu yang existing kita perkuat, yang future kita siapkan bersama dengan Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan)," kata Wikan.
Ia menjelaskan, dalam beberapa tahun ke depan memang akan terjadi pensiun guru besar-besaran. Oleh karena itu, pihaknya menyiapkan kebijakan yang bisa menarik orang-orang industri bersedia untuk pindah menjadi guru.
Selain itu, Wikan mengatakan, guru normatif yang sudah jadi guru produktif mau tidak mau harus terus ditingkatkan kualitasnya. "Kita training, kita magangkan di industri. Dulu itu cuma beli alat dan gedung. Kalau ini kan ada training kepala sekolah, guru, jadi masalah fundamentalnya itu di SDM. Nah, itu kita sentuh betul," kata Wikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
