REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur (Jatim) Karuniawan Purwanto Sanjaya memaparkan perkembangan pengelolaan hutan di depan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (20/3), Karuniawan mengatakan dengan adanya program pemerintah tentang perhutanan sosial, kawasan hutan Perhutani Jatim yang luasnya sekitar 1,1 juta hektare akan berkurang. Karena akan dikelola oleh kelompok pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dan pemegang SK Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).
"Kami berharap, program perhutanan sosial ini bisa berjalan dengan baik, merujuk pada keberhasilan LMDH Wono Lestari Desa Burno Kabupaten Lumajang yang sudah mendapat izin perhutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) tahun 20217 dengan skema Kulin KK," ujar pria yang akrab disapa Iwan tersebut.
Ia mengatakan Perhutani sebenarnya sudah melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sejak dulu dengan memfasilitasi terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayahnya yakni satu desa satu LMDH.
Ia mengatakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur tersebut dilakukan bersama segenap jajarannya untuk perkenalan sebagai pejabat baru di lingkup Perhutani Jatim, Jumat Sore (19/3).
Karuniawan memperkenalkan dirinya sebagai pejabat baru lingkup Perhutani Jatim yang baru aktif mulai Februari 2021. Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam tanggapannya menyatakan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial nanti, intinya Perhutani dengan Pemerintah Provinsi Jatim akan tetap bersinergi agar program ini sukses di tengah masyarakat dalam implementasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
