REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya memastikan informasi rekrutmen pekerja khusus warga yang ber-KTP Surabaya dan daftarnya melalui RT adalah hoaks. Informasi tersebut sudah banyak beredar di media sosial, khususnya WhatsApp.
"Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan informasi dari Pemkot Surabaya," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Jumat (19/3).
Febri menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama.
Sebab, lanjut dia, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun, lebih detail, dengan melihat dalam satu kepala keluarga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja serta berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.
"Data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," kata dia.
Menurut dia, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi. Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
