Kamis 18 Mar 2021 18:42 WIB

Gus Ami Luncurkan Buku tentang Politik Kesejahteraan

Ada jarak yang besar antara rumusan program serta kebijakan yang dibuat pemerintah.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Mas Alamil Huda
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami)
Foto: DPR
Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, (Gus Ami) meluncurkan buku berjudul 'Negara dan Politik Kesejahteraan'. Buku tersebut ditulis Muhaimin menyikapi soal kondisi ekonomi bangsa di tengah pandemi Covid-19 dan arus krisis global saat ini. 

Gus Ami mengatakan, buku tersebut berangkat dari kegelisihan dirinya terhadap adanya jarak yang besar antara rumusan program serta kebijakan yang dibuat pemerintah dengan kenyataan yang ditemui di lapangan. "Dari kondisi demikian pertanyaan besarnya adalah kebijakan apa yang harus diambil negara?" kata Gus Ami di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3). 

Dia menilai, dalam menyikapi kondisi tersebut, reorientasi arah pembangunan mutlak diperlukan. Keadilan sosial dan kesejahteraan, menurutnya, bukan hanya soal pencapaian yang diukur melalui indikator-indikator utama ekonomi tetapi juga soal bagaimana tata kelembagaan dikelola sehingga dapat menciptakan ekonomi yang menyejahterakan.

"Kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan dengan indikator-indikator baru atau pun indikator-indikator yang lama yang sudah kita bangun yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi indeks lainnya sudah menjadi ukuran tetapi kita mengingatkan salah satu indikator keberhasilanya adalah politik kesejahteraan," ujarnya.  

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, melalui buku tersebut ia mengingatkan kepada pengambil kebijakan seperti DPR, presiden, pemerintah untuk selalu mengukur keputusan politk, kebijakan politk dari sejauh mana kesejahteraan itu diraih atau dicapai. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah ekonomi yang diambil pemerintah selama ini melalui kebijakan bantuan langsung masyarakat.

"Sampai mana ukurannya saya kira APBN soal bantuan langsung masyarakat, APBN soal bantuan Covid-19 itu saya kira pilihan bagus, pilihan terbaik, sehingga bagaimana kebijakan ekonomi seperti kebijakan pemihakan usaha mikro kecil menengah itu lebih lagi. Sehingga pembangunan menguntungkan usaha kecil dan menengah," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement