Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Kementerian BUMN Ungkap Keuntungan Holding Ultramikro

Kamis 18 Mar 2021 14:28 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3). Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah ingin meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku ultramikro dan UMKM.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3). Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah ingin meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku ultramikro dan UMKM.

Foto: Prayogi/Republika.
Ditargetkan 30 juta nasabah baru yang dapat difasilitasi pembiayaan dalam 4 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah ingin meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku ultramikro dan UMKM. Hal ini yang menjadi dasar pembentukan holding ultramikro yang terdiri atas BRI, PNM, dan Pegadaian.

Saat ini, Kartika menambahkan, terdapat piramida usaha di Indonesia yang mana hanya 50 persen dari 60 juta nasabah ultramikro di segmen terbawah yang mempunyai akses pembiayaan formal.

"Oleh karena itu, ke depan untuk bisa memberdayakan dan memberikan akses keuangan yang formal dengan biaya lebih murah tentunya jangkauan menjadi kunci utama," ujar Kartika saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/3).

Kartika meyakini integrasi tiga BUMN akan memberikan layanan usaha yang semakin lengkap, integrasi, dan luas. Kartika menargetkan terdapat 30 juta nasabah baru yang bisa difasilitasi mendapat akses pembiayaan dalam empat tahun ke depan.

Kementerian BUMN, kata Kartika, telah melakukan proyek percontohan holding ultramikro di sejumlah daerah. Kartika menjelaskan, proyek percontohan dilakukan di cabang-cabang BRI yang dilengkapi dengan loket untuk Pegadaian untuk masyarakat bisa menggadaikan barangnya maupun menjadi wadah untuk para AO Mekaar PNM yang akan menjangkau pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu dengan konsep social lending.

Kartika menambahkan, tiga BUMN juga sudah melakukan berbagai simulasi yang diyakini dapat menurunkan cost of funds atau biaya dana. Saat ini, ucap Kartika, biaya dana BRI tercatat sebesar 2,3 persen, sementara kalau kita lihat pembiayaan di PNM dan Pegadaian masih bergantung pada pasar modal, yang mana biaya dana di Pegadaian sekitar enam persen sampai tujuh persen, dan biaya dana di PNM berkisar 9 persen sampai 10 persen.

"Tentu, dengan pembiayaan sebagian besar akan didukung funding DPK BRI, tentu biaya dana PNM dan Pegadaian akan turun secara signifikan dan ini diharapkan akan di-pass on kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah," ucap Kartika.

Kartika mengungkapkan efisiensi lain dalam holding ultramikro dalam konteks jaringan yang mana Pegadaian tidak perlu menyewa atau membangun unit baru untuk ekspansi, melainkan bisa memanfatkan unit-unit desa milik BRI. Kata Kartika, Pegadaian cukup membangun counter dan self deposit untuk menyimpan emas atau barang gadai lainnya sehingga biaya pembukaan kantor Pegadaian ke depan akan jauh lebih murah. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA