REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi (PEI) Desa, PDT dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi.
Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal PEI Harlina Sulistyorini dalam Rapat Sinkronisasi Kementerian/Lembaga di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Cisarua.
"Fungsi Ditjen PEI yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, dan kriteria pengembangan ekonomi dan investasi," kata Harlina dalam keterangan pers Kemendes PDTT, Kamis (18/3).
Ditjen PEI juga miliki fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan ekonomi dan investasi. Sasaran program prioritas adalah Pertama, meningkatnya status BUMDesa dan BUMDesa Bersama menjadi berkembang. Kedua, meningkatkan investasi di Desa, PDT dan Transmigrasi.
Ditjen PEI menargetkan hingga 2024 mendatang ada 10 ribu BUMDes Berkembang, BUMDes Maju menjadi 1.800 dan BUMDes Bersama Maju menjadi 200 di tahun 2024 mendatang
Harlina juga memaparkan sejumlah program unggulan Direktorat Jenderal yang dipimpinnya seperti peningkatan jejaring pemasaran produk hingga internasional dan pemilihan BUMDes Inovatif di Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan.
Program TEKAD dan Perhutanan Sosial di Direktorat Pengembangan Produk Unggulan. Revitalisasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi.
"Jumlah BUMDesa yang telah terbentuk 47.500 dan yang telah registrasi secara online 41.833. Sedang BUMDesa Bersama yang telah registrasi online sebanyak 313," kata Harlina.
"Kami juga akan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, BUMN atau Swasta, mitra pembangunan seperti UNDP, IFAD dan SURFAID termasuk dengan Pertides," kata Harlina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
