REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian BUMN untuk membahas pembentukan holding ultra mikro di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/3). Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, rencana pembentukan holding ultra mikro tak lepas dari kondisi yang terjadi saat ini, yang mana perubahan menuju ekonomi digital menjadi hal yang tak terelakkan.
"Suka tidak suka perubahan pasar yang ada di ultra mikro atau UMKM menjadi sesuatu tekanan yang luar biasa, apalagi kalau kita lihat keseimbangan pasar sendiri dengan adanya harga-harga yang didumping dari luar negeri dan ini menjadi concern tersendiri bagaimana UMKM dan ultra mikro bisa bersaing secara terbuka," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/3).
Kementerian BUMN, lanjut Erick, mencari solusi tiga hal dalam pembangunan ultra mikro dan UMKM yang meliputi pembiayaan, akses pasar, dan infrastruktur. Erick mengatakan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan pelat merah telah mempunyai beberapa program yang sudah diluncurkan, salah satunya program Pasar Digital (PaDi) UMKM yang membuka akses kepada ultra mikro dan UMKM untuk menjadi supplier BUMN.
"Tentu catatan dari PaDi UMKM sendiri kalau kita lihat masih juga ada beberapa barang asing yang masuk, nah karena itu kita juga sekarang sekarang memperkuat daripada TKDNnya," ungkap Erick.
Selain itu, Erick mengaku sedang memperbaiki Sarinah yang akan menjadi tulang punggung brand lokal. Erick menargetkan renovasi Sarinah akan rampung pada November dan diharapkan bisa menjadi pembangunan UMKM brand lokal atau ultra mikro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
